Kepuasan Pemerintahan Prabowo-Gibran 65,4 Persen, Fraksi Gerindra DPRD Jatim Tekankan Pengawalan Program hingga Akar Rumput

SURABAYA (Lentera) – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 65,4 persen. 

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Budiono, menilai kepercayaan publik tersebut perlu diikuti pengawalan program pemerintah hingga masyarakat lapisan bawah serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 itu mencatat 32,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan. Sementara itu, 6,8 persen menyatakan sangat puas dan 58,6 persen menyatakan puas.

Budiono mengungkapkan,hasil survei tersebut menjadi dorongan bagi kader untuk terus memastikan program pemerintah menjangkau masyarakat.

“Kita terus bekerja untuk mengawal Program Pak Prabowo sampai ke masyarakat bawah,” ungkap Budiono, Selasa (20/10/2026).

Menurut Budiono yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim itu, tingkat kepuasan publik merupakan cerminan kebijakan pemerintah pusat yang dirasakan masyarakat sekaligus modal sosial bagi pembangunan nasional dan daerah. 

Namun, kepercayaan tersebut perlu dijaga melalui kinerja pemerintahan yang optimal, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Ia juga menilai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan langkah konkret menjaga stabilitas nasional berperan dalam membangun optimisme publik.

“Kebijakan yang pro-rakyat serta langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas nasional terbukti mampu menumbuhkan optimisme publik,” ujar Budiono.

Ia menambahkan, sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan efektif. 

Kepercayaan masyarakat, menurut dia, harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat.

Diketahui, survei PPI dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Sebanyak 32,5 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab. (*)

Reporter: Pradhita
Editor: Lutfiyu Handi