SOLO (Lentera) -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi penyebutan namanya dalam dugaan korupsi kasus kuota haji 2024.
Jokowi menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan menegaskan tidak pernah memberikan arahan maupun perintah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
“Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya,” kata Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026).
Jokowi mengatakan, sebagai presiden saat itu, setiap program kerja menteri tentu berada dalam kerangka kebijakan dan arahan presiden.
“Karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden. Dan juga dari perintah-perintah presiden,” jelasnya.
Namun, Jokowi menegaskan bahwa perintah dan arahannya tidak pernah berkaitan dengan praktik korupsi.
“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, enggak ada,” tegas dia.
Disebut oleh Dito Ariotedjo
Nama Jokowi kembali disebut setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus kuota haji 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/1/2026).
Dito mengatakan, penyidik mencecarnya terkait kunjungan kerja bersama Jokowi ke Arab Saudi pada 2022.
“Secara garis besar, memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan tadi saya sudah menceritakan semuanya detail dan semoga bisa membantu KPK yang sedang menyelesaikan perkara ini,” kata Dito, mengutip Kompas.
Baca juga: Bos Maktour Cerita Sulit Dapat Kuota Haji Khusus Tambahan dari Kemenag Dito menjelaskan, kunjungan kerja tersebut berkaitan dengan agenda forum dunia dan pertemuan bilateral. Ia menyebut Pemerintah Arab Saudi saat itu ingin menjalin kerja sama di sektor olahraga, termasuk penandatanganan nota kesepahaman.
“Jadi itu pas bilateral dengan waktu itu Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), waktu itu masih Putra Mahkota ya kalau enggak salah, tapi sudah Perdana Menteri,” ujarnya.
Menurut Dito, dalam pertemuan tersebut Jokowi dan MBS membahas sejumlah isu, antara lain investasi, Ibu Kota Negara (IKN), serta pelayanan haji. Ia menegaskan tidak ada pembahasan spesifik mengenai kuota haji.
“Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji,” tuturnya.
Soal Maktour Travel
Dito juga mengakui penyidik menanyakan keterkaitan biro travel haji Maktour Travel dalam perkara kuota haji.
“Ya pastinya ada lah, kebetulan kan Pak Fuad itu bapak dari istri saya,” kata dia.
Dito menyatakan dirinya tidak berada di rumah pribadi pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, saat KPK melakukan penggeledahan.
“Saya tidak di lokasi. Yang ada waktu itu masih istri saya,” ucapnya (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
