PALANGKA RAYA (Lentera) -Kecepatan dan ketepatan dalam merespons pengaduan merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya, Saipullah, pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR), di Aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya.
"Setiap laporan yang disampaikan masyarakat melalui kanal pengaduan, harus mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan perangkat daerah masing-masing," papar Saipullah, Rabu (16/9/2026).
Ia juga mengajak seluruh pejabat penghubung dan operator SP4N-LAPOR di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya untuk memberikan respons cepat terhadap setiap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi LAPOR.
Lebih lanjut Saipullah menjelaskan, SP4N-LAPOR merupakan salah satu sarana yang disediakan pemerintah untuk menampung aspirasi, pengaduan maupun keluhan masyarakat terkait pelayanan publik. Karena itu, keberadaan pejabat penghubung dan operator memiliki peran penting dalam memastikan setiap laporan dapat diteruskan dan ditangani dengan baik.
“Respons cepat perlu diimbangi dengan koordinasi dan tindak lanjut yang jelas, jika pengaduan memerlukan penanganan oleh perangkat daerah terkait, maka proses disposisi dan penyampaian informasi harus dilakukan secara tepat agar masyarakat memperoleh kepastian atas laporan yang telah disampaikan,” ucapnya.
Saipullah berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan komitmen dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. Kolaborasi antara pejabat penghubung, operator dan perangkat daerah teknis, dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan pengaduan yang efektif dan responsif.
“Melalui pengelolaan SP4N-LAPOR secara optimal, masyarakat bisa merasakan pelayanan publik yang terbuka, cepat dan akuntabel, dan setiap pengaduan yang masuk menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan terkait penyelenggaraan pelayanan masyarakat,” tutupnya.
Reporter: Novita|Editor: Arifin BH
.jpg)
