MALANG (Lentera) -Bupati Malang, Sanusi merencanakan pengadaan test kit untuk menguji keamanan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai upaya mencegah terjadinya keracunan pada penerima manfaat. Pengadaan alat tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1,7 miliar.
"Alat untuk uji tes Makan Bergizi Gratis nanti kami cukupi, minimal masing-masing SPPG kami berikan satu paket. Kemudian sekolah penerima juga kami berikan supaya pengawasan di sana juga ada," ujar Sanusi, ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, sekolah nantinya memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap makanan yang diterima sebelum dibagikan kepada para siswa. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan makanan tidak layak atau tidak sehat, makanan tersebut harus ditolak dan tidak dibagikan kepada siswa.
Sanusi menyebut, saat ini terdapat sekitar 258 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Malang. Namun, Pemkab Malang berencana menyiapkan sekitar 100 test kit dengan estimasi harga Rp17 juta per alat.
Dengan perhitungan tersebut, kebutuhan anggaran untuk pengadaan test kit diperkirakan mencapai Rp1,7 miliar. "Harus prioritas. Karena ini berkaitan dengan keselamatan anak bangsa," tegasnya.
Namun, rencana tersebut masih mendapatkan perhatian dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malang. Anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Mubarak, mengatakan hingga saat ini legislatif belum menerima draf pengajuan pengadaan test kit tersebut.
"Kalau sampai hari ini kami belum menerima draft pengajuannya. Karena ini kan menurut saya baru rencana, usulan reaktif dari kegiatan yang kami anggap seremonial tetapi ada produk untuk kebijakan," kata Zulham.
Meski demikian, Zulham membuka kemungkinan agar pengadaan alat tersebut tetap diusulkan dalam pembahasan anggaran. Pertimbangannya, test kit berkaitan dengan aspek keamanan makanan dalam pelaksanaan program MBG.
Namun, menurutnya, pengadaan satu alat untuk setiap SPPG belum tentu dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran Pemkab Malang. "Dengan asumsi kalau sekitar hampir 300-an SPPG yang ada di Kabupaten Malang, maka penganggaran untuk setiap SPPG sepertinya tidak mungkin. Dengan keterbatasan anggaran," ujarnya.
Sebagai alternatif, Zulham menyebut pengadaan secara sampling menjadi opsi yang lebih memungkinkan. Ia memperkirakan sekitar 100 test kit masih dapat diupayakan dalam pembahasan anggaran.
"Yang memungkinkan adalah disampling. Minimal 100 alat itu masih mungkin. Karena pertama, untuk keselamatan yang jelas, dan kedua kami melihat kemampuan anggaran Kabupaten Malang. Tetapi ini masuk dalam kajian kami," jelasnya.
Zulham berharap pengadaan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Ke depan, ia berharap terdapat perubahan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan SPPG sehingga alat pemeriksaan menjadi bagian dari kelengkapan dalam proses penyediaan makanan.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
