MALANG (Lentera) -Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Malang menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Legislatif mendorong adanya ekspansi kebijakan pada BPR Tugu Artha serta penataan organisasi di Tugu Aneka Usaha (Tunas) agar kedua BUMD tersebut dapat lebih optimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.
Juru Bicara Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang, Donny Victorius, mengatakan keberadaan BUMD semestinya tidak hanya berorientasi pada pendapatan daerah. Menurutnya, BUMD juga harus mampu menjadi stimulator bagi pertumbuhan sektor perekonomian di Kota Malang.
"Kami memandang BUMD, khususnya Tugu Aneka Usaha (Tunas) dan BPR Tugu Artha, harus berperan dalam dua hal. Pertama membantu meningkatkan PAD dan kedua sebagai stimulator dalam menaikkan sektor perekonomian di Kota Malang," ujar Donny, dalam paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, Selasa (18/8/2026).
Dinilainya, kondisi kedua BUMD tersebut saat ini masih jauh dari harapan sehingga membutuhkan ekspansi kebijakan agar potensi usaha yang dimiliki dapat dimaksimalkan.
Donny mendorong agar BUMD tersebut mendapat perluasan kebijakan, salah satunya dengan mulai mengelola pembayaran kepegawaian seperti yang telah dilakukan oleh BPR di Sidoarjo dan Jombang.
Menurutnya, langkah tersebut dapat dimulai dari pengelolaan dana pembayaran honor bagi Ketua RT, Ketua RW, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), hingga guru ngaji. "Langkah awal bisa dimulai dengan BPR Tugu Artha mengelola dana pembayaran honor Ketua RT, Ketua RW, Satlinmas dan Guru Ngaji," katanya.
Donny menilai ekspansi tersebut penting untuk menggerakkan sektor usaha BPR Tugu Artha. Dengan berkembangnya aktivitas usaha BPR, diharapkan keberadaan BUMD tersebut nantinya juga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Terlebih, BPR Tugu Artha diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif akses permodalan bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan perbankan konvensional.
Sementara itu, Fraksi NasDem-PSI juga menyoroti pengelolaan Tugu Aneka Usaha (Tunas). Donny menilai BUMD tersebut membutuhkan penataan organisasi yang lebih baik agar kinerjanya dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal pendiriannya.
"Untuk Tunas, diperlukan penataan organisasi yang baik, sehingga ke depan kinerjanya bisa seiring dengan tujuan didirikannya BUMD ini," katanya.
Menanggapi sorotan DPRD tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan pihaknya tengah menyiapkan proses pengisian jabatan direksi di Tugu Artha dan Tunas.
Ia mengakui, hingga saat ini kedua BUMD tersebut belum memiliki direktur utama definitif. Namun, Pemkot Malang telah menyusun panitia seleksi (pansel) untuk menentukan calon yang dinilai layak mengisi jabatan tersebut.
"Yang jelas, sesuai dengan masukan dari DPRD, kami akan menyegerakan untuk membentuk pansel. Pansel ada dua, nanti untuk Tugu Artha sama Tunas," jelasnya.
Wahyu menargetkan pengisian jabatan pimpinan definitif di kedua BUMD tersebut dapat dilakukan pada 2026. Hal itu sekaligus menjadi bagian dari tindak lanjut atas permintaan DPRD Kota Malang untuk segera membenahi kinerja BUMD.
Selain persoalan jabatan direksi, Wahyu juga menanggapi sorotan terhadap kinerja Tunas yang dinilai memiliki banyak sektor usaha, namun belum seluruhnya terlihat berjalan optimal.
Menurutnya, meski Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi unit usaha yang paling terlihat aktivitasnya, sejumlah sektor usaha lain sebenarnya juga masih berjalan dan telah menghasilkan pendapatan. "Hanya saja belum optimal memang karena ada keterbatasan saat ini dari direksinya yang belum ada," katanya.
Karena itu, Pemkot Malang akan mempercepat proses pengisian jabatan pimpinan definitif di kedua BUMD tersebut. Dengan adanya direksi definitif, pemerintah berharap berbagai potensi usaha yang dimiliki Tunas maupun Tugu Artha dapat dioptimalkan.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
