JAKARTA (Lentera) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi skema penyaluran agar menjadi lebih baik.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan Presiden membuka peluang adanya skema pelaksanaan selain melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh," kata Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026) mengutip Antara, Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan, bahwa ketentuan yang berlaku saat ini masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 yang menetapkan pelaksanaan MBG melalui SPPG.
Menurut Agustina, Presiden meminta agar setiap alternatif kebijakan memiliki dasar kajian yang kuat sebelum diputuskan pemerintah.
"Kembali lagi, beliau meminta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan," jelasnya.
Saat ditanya apakah pelibatan kantin sekolah termasuk alternatif yang sedang dikaji, Agustina membenarkannya.
"Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji," ungkapnya.
Agustina menambahkan, proses kajian tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi pelaksanaan Program MBG dengan dukungan kementerian dan lembaga terkait.
Selain pelibatan kantin sekolah, Presiden Prabowo juga menginstruksikan, jajarannya mengkaji ulang sasaran program MBG agar lebih diprioritaskan bagi kelompok yang membutuhkan, termasuk masyarakat di desil bawah dan daerah rawan stunting.
Menurutnya, Presiden mengarahkan agar program tersebut lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang bervalensi stuntingnya tinggi silakan diberikan," paparnya.
Agustina mengatakan, arahan tersebut menjadi dasar bagi BGN untuk melakukan pembenahan pelaksanaan program MBG yang menjangkau jutaan penerima manfaat.
Ia juga mengatakan Presiden meminta, seluruh kementerian membantu pimpinan BGN dalam membenahi pelaksanaan program tersebut karena prosesnya tidak mudah.
"Bagi kami adalah perintah beliau kepada seluruh kementerian bantu pimpinan BGN untuk membenahi ini karena kami tahu ini tidak mudah karena melibatkan jutaan penerima manfaat," katanya.
Agustina menambahkan, BGN akan terlebih dahulu memperbaiki data penerima agar pemerintah dapat mengambil keputusan secara tepat sesuai arahan Presiden.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
