Jamkrida Jatim Perluas Kapasitas Penjaminan Kredit, Siap Perkuat Akses Pembiayaan Sektor Unggulan

SURABAYA (Lentera) - PT Jamkrida Jawa Timur memperluas kapasitas penjaminan kredit menyusul tambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar. Tambahan modal tersebut akan difokuskan untuk memperbesar penjaminan pembiayaan pada sektor-sektor unggulan sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Jamkrida Jatim, Untung Heri Sukariyanto, dalam Diskusi Publik yang digelar Pokja Wartawan Indrapura, bertema "Memperkuat Kolaborasi BUMD Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan UMKM Jawa Timur" di Ruang Banmus DPRD Jawa Timur, Selasa (30/6/2026).

Untung mengatakan tambahan penyertaan modal akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas penjaminan kredit sehingga semakin banyak pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan.

"Sektor-sektor itu merupakan unggulan Jawa Timur. Dengan tambahan penyertaan modal ini, kapasitas penjaminan kami akan semakin besar sehingga lebih banyak pelaku usaha yang bisa memperoleh akses pembiayaan," katanya.

Ia menjelaskan, alokasi terbesar penjaminan akan diarahkan ke sektor pertanian dan industri pengolahan yang masing-masing memperoleh porsi sekitar 35 persen. Selanjutnya sektor perkebunan sekitar 15 persen, serta perdagangan dan jasa sebesar 10 persen.

Selain memperkuat sektor unggulan, Jamkrida Jatim juga memastikan kesiapan mendukung program pemerintah pusat melalui skema penjaminan kredit. Menurut Untung, pihaknya telah merealisasikan penjaminan pembiayaan bagi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang memperoleh kredit dari perbankan.

"Program-program pemerintah pusat seperti MBG dan KDMP tentu kami sangat siap menjamin. Tidak hanya program Pemprov Jawa Timur, tetapi juga program pemerintah pusat," ujarnya.

Ia mengungkapkan, penjaminan pelaksanaan Program MBG telah berjalan melalui kerja sama dengan Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Salah satu realisasi penjaminan telah dilakukan bersama BPR Jombang.

"Terkait MBG, kami sudah melakukan beberapa penjaminan pelaksanaan program melalui BPR maupun Bank Jatim. SPPG yang mengambil kredit sudah kami jamin. Di BPR Jombang sudah terealisasi," ungkapnya.

Sementara untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Jamkrida Jatim masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pola penjaminan.

"Untuk KDMP kami masih menunggu skema dari pemerintah pusat. Informasi sementara, pembiayaan berasal dari Himbara dan yang akan dipertanggungjawabkan berasal dari Dana Desa," jelasnya.

Di sisi lain, Jamkrida Jatim juga terus memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga keuangan. Saat ini perusahaan telah bermitra dengan 25 BPR milik pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, di antaranya BPR Sumenep, BPR Delta Arta Sidoarjo, dan BPR Anjuk Ladang Nganjuk, serta berbagai BPR swasta.

Ekspansi juga dilakukan melalui kemitraan dengan perbankan nasional. Jamkrida Jatim telah menjalin kerja sama dengan BRI untuk layanan produk Bank Garansi, sementara kerja sama dengan Bank Mandiri masih dalam tahap penyelarasan data sebelum diimplementasikan.

"Kami terus memperluas kolaborasi agar semakin banyak sektor usaha yang dapat memperoleh jaminan pembiayaan. Harapannya, peran Jamkrida Jatim semakin besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menyukseskan program-program strategis pemerintah," pungkas Untung.

Reporter: Pradhita/Editor: Santi