Temukan Sejumlah Persoalan, Eri Minta Inspektorat Periksa Camat dan Lurah di Tiga Kecamatan

SURABAYA (Lentera) - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menginstruksikan Inspektorat Kota Surabaya untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap camat dan lurah di tiga kecamatan, setelah menemukan sejumlah persoalan saat inspeksi mendadak (sidak) hingga dini hari.

Ketiga wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Sawahan.

Eri mengatakan, pejabat birokrasi memiliki tugas utama sebagai pelayan masyarakat yang harus hadir di tengah persoalan warga, bukan sekadar menikmati fasilitas jabatan.

"Jabatan struktural ini bukan untuk tidur nyenyak di malam hari. Kalau mau tidur nyenyak seperti juragan, ya jangan pernah jadi pejabat. Ketika anda mengambil jabatan ini, maka waktu, jiwa, dan pemikiran anda harus didedikasikan penuh untuk warga Surabaya," kata Eri dikutip Sabtu (27/6/2026).

Dalam evaluasinya, Eri menyoroti persoalan pasar tumpah dan tumpukan sampah di saluran air di Kecamatan Sukomanunggal.

Di Kecamatan Semampir, ia menyesalkan tidak hadirnya camat dan lurah saat terjadi kemacetan parah di kawasan pasar. Sementara di kawasan Blauran, Kecamatan Sawahan, ia menilai masih terjadi pembiaran terhadap praktik parkir liar.

Atas temuan tersebut, Eri meminta Inspektorat memeriksa kinerja para pejabat wilayah yang bersangkutan.

"Saya instruksikan Inspektorat untuk memeriksa mereka. Kita lihat kinerjanya selama ini apa. Nanti dari hasil pemeriksaan Inspektorat akan kita tindak lanjuti, kalau rekomendasinya diturunkan atau dicopot dari jabatannya, ya langsung saya copot," ujarnya.

Selain tiga kecamatan tersebut, Eri mengungkapkan masih ada sekitar tiga hingga lima pejabat wilayah lainnya yang akan menjalani pemeriksaan Inspektorat karena tidak dapat dihubungi saat dirinya melakukan sidak.

"Ada kejadian di lapangan, saya telepon dan panggil, mereka tidak ada. Kalau yang tiga kecamatan tadi kita tunggu hasil Inspektorat karena mereka masih datang meski tidak memberi solusi. Tapi kalau yang ini lain, dipanggil saja sudah tidak ada," ungkapnya.

Eri juga menekankan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dalam menjaga fasilitas publik. Ia mencontohkan sejumlah pedestrian yang rusak akibat beralih fungsi menjadi lokasi parkir liar.

Karena itu, ia meminta kelurahan, kecamatan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP bersinergi menjaga aset publik selama 1x24 jam dalam kurun empat hingga lima bulan pascapenertiban agar pelanggaran tidak terulang.

"Pedestrian itu dibangun pakai uang APBD, uang rakyat. Jangan dibiarkan rusak jadi tempat parkir, lalu kita anggarkan lagi buat diperbaiki, sayang uangnya. Baiknya anggaran itu dialokasikan untuk sekolah gratis dan kesehatan gratis warga Surabaya," katanya.

Di akhir arahannya, Eri menyampaikan seluruh pejabat struktural yang baru dilantik akan menjalani evaluasi kinerja dalam enam bulan ke depan. Pejabat yang tidak mampu memenuhi target diminta siap mengundurkan diri dari jabatannya.

"Kota ini akan berjalan baik kalau sistem birokrasinya berjalan sebagai satu keluarga besar, bukan menonjolkan ego dinas masing-masing," pungkasnya.

Reporter: Amanah/Editor: Santi