SURABAYA (Lentera) -Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik dan mengambil sumpah jabatan 57 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jumat (26/6/2026).
Pelantikan tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas itu dibarengi dengan kebijakan evaluasi kinerja secara menyeluruh setiap enam bulan.
Eri mengatakan, rotasi dan promosi jabatan tersebut merupakan hasil evaluasi berbasis sistem merit dan capaian kinerja, bukan karena kedekatan pribadi maupun praktik transaksional. Seluruh proses mutasi dan promosi, katanya, dilakukan melalui pertimbangan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
"Saya tidak pernah ikut memilih pejabat karena saya tidak ingin pemerintahan ini dipengaruhi keinginan pribadi. Di sini tidak ada jabatan yang bayar, bersyukurlah kalian. Maka gunakan waktu Anda untuk kepentingan umat," kata Eri usai pelantikan.
Menurutnya, sosok pejabat yang dibutuhkan Pemkot Surabaya bukan hanya memiliki kemampuan akademik dan teknis, tetapi juga komitmen kuat dalam melayani masyarakat serta memiliki empati terhadap persoalan yang dihadapi warga.
Eri menyebut mutasi kali ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki dan menyempurnakan kinerja birokrasi. Karena itu, seluruh pejabat, mulai dari lurah, camat, hingga kepala perangkat daerah diminta lebih peka terhadap kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
"Saya minta semua pejabat peka terhadap warganya. Janganlah tidur kalau jadi pejabat. Ada warga yang tidak bisa makan, masa pejabat bisa tidur," sebutnya.
Pemkot Surabaya juga menerapkan evaluasi ketat terhadap seluruh pejabat struktural. Dalam jangka waktu enam bulan, capaian target kinerja akan ditinjau kembali. Eri menegaskan tidak akan ragu mengganti pejabat yang dinilai tidak mampu memenuhi target maupun kurang aktif turun langsung menyelesaikan persoalan masyarakat.
"Dalam waktu enam bulan target tidak tercapai, saya harap jenengan sebelum saya turunkan, mengundurkan diri. Jangan hanya mengambil strukturalnya, tapi waktu, pemikiran, dan fisik Anda bukan untuk warga," ujarnya.
Selain menyoroti pelayanan publik, Eri juga mengingatkan pentingnya menjaga fasilitas umum, seperti pedestrian yang kerap disalahgunakan sebagai area parkir liar maupun mengalami kerusakan. Ia meminta kelurahan, kecamatan, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP meningkatkan koordinasi untuk menjaga aset publik agar anggaran daerah dapat lebih difokuskan pada program pendidikan dan kesehatan gratis.
"Kota Surabaya ini berjalan dengan baik kalau birokrasinya baik. Kalau hanya wali kotanya yang turun tapi sistem birokrasinya tidak berjalan, ya sama saja. Hari ini saya mencari orang-orang yang tepat untuk menduduki birokrasi ini," tutupnya.
Diketahui, berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya mencatat, dari total 57 pejabat yang dilantik, sebanyak 22 orang mendapat promosi jabatan, sedangkan 35 lainnya menjalani rotasi.
Lima pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yakni Achmad Zaini sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya, M. Fikser sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Herry Purwadi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Trio Wahyu Bowo sebagai Kepala Dinas Perhubungan, serta dr. Arif Setiawan sebagai Direktur Utama RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya.
Reporter: Amanah
.jpg)
