JAKARTA (Lentera) - Universitas Bung Karno (UBK) menegaskan aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Istana Wakil Presiden pada 15 Juni 2026 merupakan aksi murni untuk menyampaikan aspirasi. Penegasan itu disampaikan di tengah polemik pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK Muhammad Abdimaludin yang mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta terkait rencana pemindahan lokasi aksi.
"Jadi awalnya itu mereka untuk unjuk rasa. Jadi murni lah mereka menyampaikan aspirasi itu," ujar Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, dalam keterangannya, dikutip dari Kompas.com, Selasa (23/6/2026).
Selain menegaskan motif aksi, Daniel juga membantah anggapan pertemuan mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan inisiatif mahasiswa. Menurutnya, berdasarkan keterangan yang diperoleh kampus, ajakan bertemu justru datang dari pihak Istana Wakil Presiden setelah demonstrasi berlangsung.
"Dihubungi oleh pihak Istana Wapres ya, oleh stafnya untuk bertemu dengan Wapres, sebenarnya mahasiswa itu menolak awalnya," kata Daniel.
Dijelaskannya, mahasiswa saat itu meminta agar Wakil Presiden menemui mereka langsung di lokasi aksi. Namun komunikasi terus berlanjut hingga akhirnya sejumlah mahasiswa bersedia memenuhi undangan tersebut.
Daniel memastikan tidak ada upaya dari mahasiswa UBK untuk menginisiasi pertemuan dengan Wakil Presiden. "Tidak, tidak ada. Itu kami pastikan berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan, dan juga saya bertanya ke beberapa mahasiswa," katanya.
Menurut Daniel, mayoritas mahasiswa yang akhirnya bertemu dengan Wakil Presiden berasal dari UBK karena mereka menjadi kelompok yang berhasil mencapai kawasan Istana Negara saat demonstrasi berlangsung.
Ia mengatakan, massa UBK menjadi salah satu kelompok yang mampu melewati blokade aparat di kawasan Tugu Tani sebelum bergerak menuju Istana.
"Karena memang yang tembus di sana hanya UBK saat itu. Ada beberapa mahasiswa dari kampus lain juga, oleh itu mengapa mayoritas 13 orang dari UBK, karena memang massa UBK yang bisa tembus blokade di Tugu Tani," jelasnya.
Meski demikian, Daniel mengaku tidak mengetahui alasan pihak Istana memilih mahasiswa UBK sebagai perwakilan untuk berdialog dengan Wakil Presiden. "Mengapa mereka memilih UBK, itu saya tidak bisa mengonfirmasi itu. Tapi mereka yang mengajak, jadi pihak Wapres yang mengajak," katanya.
UBK Bentuk Tim Investigasi Usut Pengakuan Uang Rp20 Juta
Di sisi lain, UBK kini membentuk tim investigasi untuk mengusut pengakuan Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin yang mengaku menerima uang Rp20 juta.
Daniel mengatakan, pihak kampus telah memanggil Abdimaludin beserta sejumlah pengurus organisasi mahasiswa guna meminta klarifikasi.
Menurutnya, Abdimaludin mengakui telah menerima uang tersebut dan menyampaikan keterangannya secara terbuka di hadapan pihak kampus maupun mahasiswa. "Ketua BEM FH, saya sudah panggil langsung, kami sudah berbicara berdua dan dia sangat terbuka untuk itu," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, UBK akan menjatuhkan sanksi sesuai hasil investigasi dan tingkat pelanggaran yang terbukti dilakukan. "UBK sudah membentuk tim investigasi dan tentu akan ada sanksi yang akan dijatuhkan. Tentu melihat dengan derajat kesalahan dari setiap mahasiswa," kata Daniel.
Pihak kampus juga mengaku telah menonaktifkan sejumlah ketua BEM yang mengakui menerima aliran dana tersebut. "Kami sudah mengambil langkah cepat dan tegas untuk menonaktifkan beberapa ketua BEM yang mereka mengakui secara terbuka menerima uang sebesar Rp20 juta," tambahnya.
Berawal dari Dugaan Upaya Mengalihkan Titik Aksi
Kasus ini mencuat setelah Abdimaludin mengaku menerima uang Rp20 juta yang disebut berkaitan dengan upaya mengalihkan lokasi demonstrasi mahasiswa dari kawasan Istana Negara menuju Gedung DPR RI.
Pengakuan tersebut disampaikan dalam forum klarifikasi mahasiswa UBK pada Senin (22/6/2026) malam.
Salah seorang peserta forum, Na’ilah Panrita Hartono, mengatakan Abdimaludin menjelaskan bahwa uang itu diberikan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara.
"Dia menjelaskan kronologinya tentang dia dapat uang, sejumlah uang, yang menurut keterangannya ditujukan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara, tetapi dipindahkan ke DPR RI," ujar Na’ilah.
Namun, rencana tersebut tidak terlaksana karena mahasiswa tetap menggelar aksi di depan Istana Negara.
Dalam forum yang sama, Abdimaludin juga mengaku dana Rp20 juta itu telah dibagikan kepada sejumlah pengurus BEM dan pihak lain.
Hingga kini, asal-usul dana tersebut masih menjadi tanda tanya. Dalam forum klarifikasi, sempat muncul keterangan bahwa uang berasal dari seseorang yang menginginkan perpindahan lokasi aksi. Namun, pada akhir diskusi, Abdimaludin menyebut dana itu berasal dari seorang polisi bernama A'an.
Perbedaan keterangan tersebut kini menjadi salah satu fokus penyelidikan tim investigasi yang dibentuk UBK.
Editor: Santi
.jpg)
