JAKARTA (Lentera) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghentikan sementara atau moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program sekaligus memastikan distribusi layanan berjalan lebih merata dan efisien, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat, kedua moratorium dapur titik-titik baru, dan ketiga pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas," ujar Kepala BGN, Nanik S Deyang dalam konferensi pers di Jakarta, melansir Antara, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, penghentian sementara pembangunan dapur baru akan dilakukan secepat mungkin sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pelaksanaan program MBG lebih efektif dan tepat sasaran.
Nanik menegaskan fokus utama pemerintah bukan memperbanyak jumlah dapur, melainkan memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan layanan makanan bergizi secara merata.
"Intinya pemerataan. Bukan dapur yang harus dapat penerima manfaat, tetapi semua anak-anak harus dapat. Namun juga tidak dengan banyak dapur karena tidak efisien. Ini kita rem dulu dan ditata berapa idealnya kebutuhan SPPG dalam satu kecamatan atau satu kabupaten," katanya.
BGN saat ini tengah melakukan pemetaan kebutuhan dapur MBG di berbagai daerah dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Kerja sama dilakukan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kementerian Dalam Negeri untuk menghitung kebutuhan riil penerima manfaat di setiap wilayah.
Nanik mengungkapkan hingga saat ini terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang telah beroperasi. Karena itu, pemerintah memilih menyelesaikan penataan dapur yang ada terlebih dahulu sebelum membuka kembali pendaftaran pembangunan SPPG baru.
"Misalnya di satu kecamatan cukup enam dapur, ya enam saja. Nanti kalau setelah dievaluasi ternyata masih kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya," katanya.
Selain melakukan penataan, BGN juga akan mengalihkan fokus pembangunan SPPG ke wilayah 3T yang selama ini dinilai belum mendapatkan akses layanan MBG secara memadai.
Menurut Nanik, ketimpangan persebaran dapur MBG menjadi salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan agar program prioritas pemerintah tersebut benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil.
"Yang menumpuk saat ini justru di wilayah aglomerasi, sementara daerah 3T belum banyak tersentuh. Pesan Pak Presiden jelas, kami harus masuk ke wilayah 3T terlebih dahulu," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penyimpangan maupun penyalahgunaan anggaran dalam program tersebut.
"Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian," tegas Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (3/6/2026).
Presiden juga menegaskan evaluasi dan pergantian sejumlah pihak dalam pelaksanaan program dilakukan setelah pemerintah menerima berbagai laporan mengenai kekurangan, kejanggalan, hingga dugaan penyimpangan di lapangan.
Editor: Santi
.jpg)
