MALANG (Lentera) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengakui masih memiliki pekerjaan rumah (PR) dalam pemerataan akses digital, hingga saat ini sekitar 21 persen wilayahnya masuk kategori blank spot atau belum terjangkau layanan internet secara optimal.
"Untuk blank spot yang ada di wilayah Kabupaten Malang sampai saat ini masih sekitar 21 persen. Dengan adanya jasa internet yang dilakukan oleh pihak tertentu maupun masyarakat, saat ini hampir 80 hingga 85 persen wilayah sudah terjangkau akses internet," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang, Atsalis Supriyanto, dikutip pada Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, upaya menghapus blank spot secara menyeluruh belum dapat dilakukan dalam waktu cepat karena terbentur keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong skema kolaborasi dengan sektor swasta melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dapat digunakan bersama.
Salah satu solusi yang tengah didorong adalah pembangunan tower bersama di kawasan yang selama ini sulit dijangkau sinyal. Skema tersebut dinilai lebih efektif karena satu menara dapat dimanfaatkan oleh beberapa operator telekomunikasi sekaligus.
"Sedapat mungkin dilakukan pemasangan tower bersama di kawasan blank spot. Keberadaan tower tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai provider untuk memperluas jangkauan layanan sampai wilayah yang selama ini belum terlayani," jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Malang. Selain menghambat aktivitas masyarakat, keterbatasan jaringan internet dinilai berpotensi menghambat pengembangan sektor wisata dan pelayanan publik di sejumlah wilayah terpencil.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza mengaku telah memanggil Diskominfo untuk membahas secara khusus persoalan blank spot yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Dinilainya masih banyak kawasan potensial yang belum mendapatkan layanan internet memadai, terutama wilayah pegunungan dan kawasan pesisir yang menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Malang.
"Masih ada banyak wilayah blank spot. Ini harus segera ditangani. Apalagi banyak wilayah tersebut memiliki potensi wisata, terutama di pegunungan dan pantai," kata Amarta.
Politikus Nasdem tersebut menambahkan, keluhan terkait sulitnya akses internet masih sering disampaikan masyarakat maupun pelaku wisata. Padahal, konektivitas digital saat ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung promosi destinasi, transaksi digital, hingga keamanan wisatawan.
Karena itu, DPRD mendorong Diskominfo memanfaatkan data pemetaan wilayah blank spot yang telah dimiliki sebagai bahan negosiasi dan kerja sama dengan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi.
Langkah tersebut diharapkan, dapat menarik minat investasi pembangunan infrastruktur jaringan di wilayah yang selama ini dianggap kurang menguntungkan secara bisnis.
"Diskominfo harus memanfaatkan data pemetaan wilayah blank spot sebagai dasar kerja sama dengan para provider. Harapannya, data itu bisa ditawarkan kepada provider supaya mereka berinvestasi membangun tower bersama untuk memaksimalkan jangkauan sinyal," terangnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
