BANJARMASIN (Lentera) - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyebut sebanyak 3.029 desa di Indonesia masih blank spot atau wilayah tanpa akses internet hingga tahun 2026, sehingga memperlebar kesenjangan akses digital nasional.
Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, Agus Pandu Purnama mengatakan angka tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan pemerintah, dalam menyediakan akses internet merata, terutama pada wilayah terpencil dan kepulauan.
“Ribuan desa tanpa akses internet tersebut bukan sekadar angka, juga mencerminkan ketimpangan nyata yang berdampak pada keterbatasan layanan pendidikan, ekonomi digital, hingga akses informasi masyarakat,” katanya dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot se-Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin melansir Antara, Rabu (29/4/2026).
Dalam rapat koordinasi tersebut, Agus Pandu menyampaikan, persaingan global saat ini telah bergeser pada supremasi teknologi komunikasi.
“Kondisi tersebut menempatkan konektivitas digital sebagai fondasi utama ketahanan nasional, sehingga keterisolasian desa-desa dari jaringan internet menjadi persoalan strategis yang harus segera ditangani,” katanya.
Ia mengakui, karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menjadi kendala utama pembangunan infrastruktur telekomunikasi, yang menyebabkan disparitas akses digital masih terjadi di berbagai wilayah.
Asisten Deputi Kemenko Polkam yang juga membidangi Kementerian Komunikasi dam Digital (Kemkomdigi) itu menyebutkan, masih ada wilayah yang terisolasi secara digital di tengah target Indonesia Emas 2045 dan ini harus segera ditangani secara sistematis dan terukur.
Dia menegaskan, pemerintah terus mendorong sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan operator telekomunikasi, untuk mempercepat pembangunan jaringan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi satelit di daerah sulit dijangkau.
“Upaya tersebut untuk menekan jumlah desa tanpa akses internet secara bertahap, sekaligus memastikan pemerataan konektivitas digital sebagai prasyarat utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Agus Pandu.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
