SURABAYA (Lentera) – Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap program beasiswa yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan akses yang lebih adil sekaligus memperkuat komitmen kebangsaan para penerima beasiswa.
Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, menyoroti persepsi publik bahwa program LPDP masih terkesan lebih mudah diakses oleh kalangan tertentu yang secara ekonomi telah mapan. Menurutnya, sejumlah persyaratan seperti standar kemampuan bahasa Inggris (TOEFL) serta kelengkapan administratif lainnya kerap menjadi hambatan bagi masyarakat dari latar belakang ekonomi terbatas.
“Jika tidak ada afirmasi dan keberpihakan yang jelas, maka yang menikmati program ini bisa jadi hanya mereka yang secara finansial sudah kuat,” ucapnya, Selasa (24/2/2026).
Ia menilai, tanpa kebijakan afirmatif yang terukur, peluang bagi putra-putri daerah, kalangan pesantren, serta kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses pendidikan akan semakin sempit. Padahal, beasiswa negara seharusnya menjadi instrumen pemerataan kesempatan dan keadilan sosial.
Untuk itu, pihaknya mendorong perbaikan menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan arah kebijakan program. Skema seleksi dinilai perlu dirancang lebih inklusif agar mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang terfasilitasi.
Selain aspek akses, GP Ansor Jatim juga menekankan pentingnya penguatan komitmen kebangsaan bagi para penerima beasiswa, khususnya yang menempuh pendidikan di luar negeri. Menurutnya, negara tidak boleh dirugikan oleh pihak yang dibiayai melalui anggaran publik.
“Setiap penerima beasiswa harus memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dan kembali dengan semangat pengabdian, bukan kehilangan orientasi nasional atau justru berpihak pada kepentingan asing,” tegasnya.
PW GP Ansor Jawa Timur berharap sistem pembinaan, pengawasan, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan menjadi bagian integral dalam program beasiswa. Dengan demikian, investasi negara melalui LPDP benar-benar menghasilkan generasi unggul yang berintegritas dan setia pada kepentingan nasional.
Di sisi lain, Ansor Jatim juga menyayangkan dan mengecam beredarnya konten viral bertajuk “Cukup Saya WNI, Anak Jangan” yang dibuat oleh seorang penerima beasiswa LPDP.
"Konten tersebut melukai rasa kebangsaan dan mencederai semangat nasionalisme, terlebih disampaikan oleh pihak yang memperoleh pembiayaan pendidikan dari negara," tutupnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
