SURABAYA (Lentera) -Isu penurunan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang saku mahasiswa menjadi keluhan utama warga dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, pada masa sidang kedua Tahun Anggaran 2026 di daerah pemilihan (Dapil) 2 yang meliputi 4 kecamatan, yaitu Kenjeran, Pabean Cantikan, Semampir, dan Tambaksari
Dalam resesnya, Achmad mengatakan banyak orang tua dan mahasiswa menyampaikan kekhawatiran atas berkurangnya nominal bantuan pendidikan yang selama ini menjadi penopang keberlangsungan studi, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Ia menyebut, kebijakan penurunan bantuan tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius, termasuk meningkatnya risiko mahasiswa putus kuliah.
“Dalam kegiatan reses di dapil kami, banyak keluhan terkait penurunan bantuan UKT dan uang saku mahasiswa yang dikhawatirkan berpotensi menyebabkan putus kuliah,” kata Achmad dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/2/2026).
Menurutnya, bantuan pendidikan merupakan program strategis untuk menjamin akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi seluruh warga Surabaya, terutama kelompok masyarakat rentan secara ekonomi.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar meninjau kembali kebijakan bantuan mahasiswa yang saat ini masih berjalan (on going).
Achmad menuturkan, mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan seharusnya tetap menerima bantuan sesuai nominal awal hingga menyelesaikan studi. Jika terdapat penyesuaian kebijakan, ia menyarankan agar aturan baru diberlakukan bagi mahasiswa angkatan baru.
“Saya mendorong pemerintah kota agar mahasiswa on going dikembalikan nominal bantuannya sampai lulus. Sementara untuk mahasiswa baru bisa diterapkan aturan baru,” tuturnya.
Apabila kebijakan tersebut belum dapat diterapkan secara menyeluruh, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya ini mengusulkan agar dilakukan survei lapangan ulang bagi mahasiswa on going yang merasa keberatan dan benar-benar tidak mampu.
Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan tetap tepat sasaran serta mencegah potensi meningkatnya angka putus kuliah.
“Kalau tidak bisa diterapkan sepenuhnya, harapannya ada survei lapangan kembali khusus bagi mahasiswa on going yang merasa keberatan dan berpotensi rentan putus kuliah,” tegas Achmad.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut akan dibawa ke pembahasan di DPRD Kota Surabaya sebagai bahan evaluasi kebijakan pendidikan dan penganggaran ke depan. “Kami akan terus mengawal aspirasi yang disampaikan warga,” pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
