PALANGKA RAYA (Lentera) – DPRD Palangka Raya bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya beberapa waktu lalu telah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi pembahasan tersebut berfokus pada struktur anggaran, termasuk sinkronisasi sejumlah komponen pendapatan daerah.
"Pembahasan belum sepenuhnya final, karena masih terdapat beberapa komponen pendapatan yang perlu dikoordinasikan dan diselaraskan, karena itu finalisasi dijadwalkan pada 9 November 2026," papar Subandi, Rabu (4/11/2026).
Ia mengatakan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp500,9 miliar. Sementara itu, DPRD akan menelaah apakah target tersebut realistis untuk dicapai.
Subandi menegaskan, penetapan target PAD harus mempertimbangkan situasi dan kondisi riil di lapangan. Salah satu contohnya adalah sektor pariwisata di Kereng Bangkirai, yang tingkat kunjungannya menurun, akibat dampak kabut asap maupun surutnya air.
Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi aktivitas wisata dan berimbas terhadap penerimaan daerah. Karena itu, DPRD meminta target pendapatan disusun dengan memperhatikan potensi sekaligus tantangan yang dihadapi masing-masing sektor. Sementara itu, belanja daerah dalam RAPBD 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp1,4 triliun.
"Namun hingga saat ini, Pemkot Palangka Raya masih menunggu kepastian dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat," ungkapnya.
Selain itu, Subandi menambahkan, Pemkot Palangka Raya juga masih menunggu kepastian pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta tenaga kesehatan paruh waktu yang disebut akan ditanggung melalui APBN.
"Kepastian dana TKD dari pusat dan pembiayaan gaji PPPK, merupakan faktor penting dalam penyusunan struktur anggaran daerah," tutupnya.
Reporter: Novita/Editor: Ais
.jpg)
