Warga Nginden Keluhkan Data Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi, Anas Karno Minta Penyanggahan

SURABAYA (Lentera) - Sejumlah warga Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, mempertanyakan penetapan desil kesejahteraan yang dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka. Keluhan itu muncul dalam kegiatan reses Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno.

Salah satu warga, Erna Susanti, mengaku terkejut setelah mengetahui keluarganya tercatat dalam Desil 9. Padahal, ia menyebut keluarganya masih tinggal menumpang di rumah kerabat dan memiliki kondisi ekonomi yang pas-pasan.

“Saya enggak merasa di Desil 9. Rumah saja masih numpang keluarga, satu kamar ditempati beberapa orang. Jangankan punya mobil, motor saja masih kredit. Tapi kok masuk Desil 9, saya juga heran,” ujar Erna saat menyampaikan aspirasi, dikutip Jumat (2/10/2026).

Menurut Erna, status desil tersebut bukan sekadar persoalan angka. Ia khawatir data yang mengategorikan keluarganya dalam desil tinggi justru memengaruhi akses terhadap program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat sesuai tingkat kesejahteraannya.

Kekhawatiran itu juga berkaitan dengan kondisi anaknya yang hingga kini belum memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang disebut masih jauh di bawah upah minimum.

“Yang saya pikirkan bukan saya sendiri. Anak saya belum punya pekerjaan tetap. Kalau data kami dianggap mampu, saya khawatir nanti kesempatan mendapat program bantuan atau kemudahan lain jadi tertutup,” katanya.

Sebagai Kader Surabaya Hebat (KSH), Erna mengaku kerap menerima keluhan serupa dari warga. Karena itu, ia berharap proses pendataan kesejahteraan dapat mencerminkan kondisi masyarakat secara faktual.

“Harapan saya sederhana, data harus sesuai kenyataan. Masyarakat tidak minta lebih, yang penting sesuai kondisi sebenarnya,” tuturnya.

Sementara itu, ketua RW 08 Nginden Jangkungan, Sadeli, membenarkan adanya warga yang mempertanyakan hasil pemeringkatan desil. Menurut dia, sejumlah warga merasa kondisi ekonominya belum tergolong mampu, tetapi tercatat dalam desil yang relatif tinggi.

“Ada warga yang merasa kehidupannya masih kurang mampu, tetapi desilnya tinggi. Ini yang tadi disampaikan dalam reses,” kata Sadeli.

Meski demikian, Sadeli menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri terlebih dahulu sebelum menyimpulkan adanya kesalahan dalam sistem maupun pihak tertentu.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan RT, kelurahan, dan instansi terkait untuk memastikan kondisi warga yang mengajukan keberatan.

“Kami akan koordinasi dulu dengan RT, kelurahan dan pihak terkait. Jangan terburu-buru menyalahkan siapa pun. Yang penting dicari solusi agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Anas Karno meminta pengurus RT dan RW mendata warga yang merasa penetapan desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Data tersebut, kata dia, selanjutnya dapat digunakan untuk membantu warga mengikuti mekanisme penyanggahan atau perbaikan data yang disediakan pemerintah.

“Dalam dua titik reses di RW 08 dan RW 03 Nginden Jangkungan, banyak warga menyampaikan bahwa desil mereka tidak sesuai dengan kondisi riil. Karena itu saya minta RT dan RW mendata warga yang terdampak untuk didampingi melakukan penyanggahan,” kata Anas.

Menurut Anas, tidak semua warga memahami mekanisme penyanggahan data secara mandiri. Karena itu, peran perangkat kewilayahan diperlukan agar warga tidak kesulitan ketika hendak menyampaikan keberatan atas data yang tercatat.

“Saya juga sudah berkomunikasi dengan lurah. Per hari ini petugas kelurahan sudah berada di balai-balai RW. Saya minta lurah ikut memonitor dan turun langsung membantu warga yang ingin melakukan penyanggahan data desil,” ujarnya.

Anas menekankan pentingnya memastikan data kesejahteraan diperbarui berdasarkan kondisi masyarakat. Sebab, data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial maupun program pemberdayaan.

“Kalau memang ada data yang tidak sesuai kondisi lapangan, harus segera diperbaiki melalui mekanisme yang tersedia. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan haknya secara tepat dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” tutupnya. (*)

Reporter: Amanah
Editor: Lutfyu Handi