SURABAYA (Lentera) - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, menemukan klasifikasi kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak lagi menggambarkan kondisi ekonomi warga di lapangan. Untuk itu, dia meminta adanya verifikasi di lapangan.
“Harus segera dievaluasi sistem desil ini sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
Puguh mengatakan mendapatkan keluhan tersebut dari sejumlah masyarakat saat menjalankan kegiatan reses di daerah pemilihannya, Malang Raya. Warga mengeluhkan perubahan status desil yang berdampak terhadap akses mereka terhadap berbagai program pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), hingga sejumlah program beasiswa dan bantuan sosial lainnya.
“Paling tidak selama beberapa kali reses saya mendapatkan curhatan dari warga,” kata Puguh, Jumat (18/9/2026).
Puguh menilai salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperkuat verifikasi lapangan. Menurut dia, kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak selalu dapat digambarkan hanya melalui dokumen atau data administratif.
“Verifikasi ulang harus dilakukan, verifikasi lapangan dan yang terpenting menurut saya ceklis penentuan desil itu yang menurut saya harus disesuaikan,” ujarnya.
Dengan verifikasi lapangan, pemerintah dapat memastikan kondisi masyarakat secara lebih utuh sekaligus mengurangi potensi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan justru terlewat dari program perlindungan sosial.
Selain verifikasi, Puguh juga menyoroti parameter yang digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, sejumlah indikator perlu diperbarui agar mampu mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kepemilikan sepeda motor, misalnya, tidak selalu dapat dijadikan indikator bahwa sebuah keluarga berada dalam kondisi ekonomi mampu.
Saat ini, sepeda motor telah menjadi sarana mobilitas yang digunakan banyak keluarga untuk bekerja, berdagang, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.
Hal serupa juga berlaku terhadap kondisi rumah. Rumah dengan lantai atau dinding yang telah berkeramik tidak otomatis menunjukkan bahwa penghuninya berada dalam kondisi ekonomi mapan.
“Jangan sampai karena punya sepeda motor, kemudian rumahnya sudah keramik, lantas langsung dianggap mampu. Kondisi sosial ekonomi masyarakat harus dilihat secara menyeluruh,” kata Puguh.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi sebuah keluarga juga dapat berubah sewaktu-waktu. Seseorang yang sebelumnya tergolong mampu bisa mengalami kehilangan pekerjaan, kebangkrutan usaha, atau persoalan ekonomi lain yang membuat kondisi keluarganya berubah menjadi miskin.
“Apalagi misalkan dulu memang dia ini orang yang berada, ternyata dalam perjalanan kehidupan dia bangkrut. Kemudian terpuruk akhirnya dia menjadi miskin, nah orang yang seperti ini kan harus dibantu oleh pemerintah,” tandasnya.
Puguh berharap pemerintah melakukan pembaruan data dan parameter secara berkala dengan melibatkan verifikasi kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, program bantuan dan intervensi sosial pemerintah dapat diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.(*)
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
