SURABAYA (Lentera)– Kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) perlahan mengubah cara manusia bekerja, termasuk di lingkungan birokrasi. Sejumlah pekerjaan rutin dan administratif yang selama ini menyita waktu aparatur berpotensi dialihkan kepada teknologi.
Perubahan itu membuat aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup hanya menguasai aplikasi dan teknologi. Kemampuan berpikir adaptif, kreativitas, komunikasi, kepemimpinan, hingga pengambilan keputusan justru semakin dibutuhkan.
Pesan tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk Winning The City Competition in The Age of AI: Membangun ASN Adaptif, Inovatif, dan Berdaya Saing melalui AI—Leadership di Era AI yang digelar dalam rangkaian Surabaya Marketing Week 2026 di Graha Sawunggaling, Surabaya, Sabtu (5/9/2026).
Kegiatan yang merupakan kolaborasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan MarkPlus Institute itu menghadirkan Founder and Chairman MarkPlus Corp, Hermawan Kartajaya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, mengatakan perkembangan AI seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi ASN. Sebaliknya, teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat pekerjaan pemerintahan lebih efektif sekaligus memberi ruang bagi ASN untuk mengerjakan hal-hal yang membutuhkan kemampuan manusia.
“AI bukan untuk menggantikan ASN, tetapi membantu ASN bekerja lebih baik. Pekerjaan yang rutin dan administratif bisa dibantu teknologi, sehingga kita bisa fokus pada hal-hal yang membutuhkan peran manusia, seperti kepemimpinan, kreativitas, komunikasi, empati, dan pengambilan keputusan,” kata Lilik.
Menurut Lilik, pemanfaatan AI di lingkungan pemerintahan tetap harus berjalan beriringan dengan integritas dan tanggung jawab. Teknologi memang dapat membantu pemerintah membaca data, memahami kebutuhan masyarakat, mempercepat pelayanan, mendukung perencanaan, hingga mendeteksi persoalan lebih awal.
Namun, keamanan data, etika, transparansi, dan akuntabilitas tetap tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mesin. “Teknologi bisa membantu kita bekerja lebih cepat, tetapi integritas dan tanggung jawab tetap ada pada kita. Karena itu, ASN Surabaya harus mau belajar, adaptif, inovatif, dan tidak takut mencoba hal-hal baru,” ujarnya.
Lilik mengatakan penguatan kompetensi menjadi salah satu bagian penting dalam transformasi birokrasi di Surabaya. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan Surabaya Corporate University sebagai ekosistem pembelajaran berkelanjutan bagi ASN.
Selain itu, Pemkot Surabaya menerapkan tata kelola manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja serta memanfaatkan berbagai sistem digital untuk mendukung pekerjaan pemerintahan dan pelayanan publik.
Bagi Lilik, transformasi digital tidak seharusnya berhenti pada banyaknya aplikasi atau teknologi yang digunakan pemerintah. Ukuran keberhasilannya justru terletak pada perubahan cara kerja yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Founder and Chairman MarkPlus Corp, Hermawan Kartajaya, mengatakan tantangan terbesar di era AI bukan sekadar kemampuan mengoperasikan teknologi. Yang lebih penting adalah bagaimana manusia menggunakan teknologi tersebut secara tepat.
Hermawan melihat AI akan semakin banyak mengambil alih pekerjaan yang bersifat rutin, teknis, dan berbasis pengolahan data. Kondisi itu membuat manusia perlu memperkuat kemampuan yang tidak mudah digantikan mesin.
Kreativitas, keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca peluang, kolaborasi, dan kepemimpinan menjadi sejumlah kemampuan yang menurutnya semakin penting.
“Jangan memilih antara manusia atau teknologi. Keduanya harus digabung. Teknologi meningkatkan produktivitas, tetapi manusia tetap menentukan keputusan, nilai, arah, dan kepemimpinan,” ujar Hermawan.
Ia pun mendorong ASN memiliki pola pikir layaknya entrepreneur tanpa meninggalkan profesionalisme sebagai aparatur. Menurutnya, persoalan yang muncul dalam pelayanan publik seharusnya tidak selalu dilihat sebagai hambatan, tetapi juga sebagai peluang untuk menciptakan solusi baru.
ASN juga didorong terbuka terhadap gagasan dan tidak terjebak pada pola kerja lama.
Hermawan mengingatkan, inovasi tidak semestinya dianggap sebagai gagasan yang sudah final dan tidak boleh dikembangkan pihak lain. Sebaliknya, sebuah inovasi perlu terus diuji, mendapat masukan, dan diperbaiki melalui kolaborasi.
“Kalau ada orang lain memberikan masukan, jangan kaku dengan mengatakan ini ide saya. Justru ide itu harus di-improve. Inovasi adalah sesuatu yang terus diperbaiki,” katanya.
Dalam konteks kepemimpinan birokrasi, Hermawan menilai seorang kepala organisasi juga tidak cukup hanya memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan mengelola pekerjaan, mencapai target, dan mengukur kinerja memang tetap diperlukan, tetapi harus dibarengi kemampuan melihat kepentingan organisasi dalam jangka panjang.
Menurutnya, pemimpin harus mampu menjaga budaya, nilai, dan norma organisasi sekaligus berani melakukan perubahan ketika kondisi menuntut. Pada titik tersebut, teknologi dan kualitas manusia perlu ditempatkan secara seimbang.
Hermawan menyebut pendekatan tersebut sebagai “omni human”, yakni manusia yang mampu memadukan kekuatan dirinya dengan teknologi. AI digunakan untuk mempercepat pekerjaan dan meningkatkan produktivitas, sementara manusia tetap memegang kendali atas keputusan dan arah organisasi.
“Kalau hanya menggunakan manusia, kita bisa menjadi entrepreneur dan leader. Kalau hanya menggunakan teknologi, kita menjadi profesional yang mengejar target dan KPI. Tetapi kalau keduanya digabung, kita menjadi omni human, menggunakan teknologi, tetapi tetap menjadi leader yang baik,” pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
