SURABAYA (Lentera) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur mencatat penurunan pagu anggaran Dinas Pendidikan Jatim sebesar Rp104,49 miliar, dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Di saat yang sama, pemerintah provinsi masih memiliki kebutuhan penyelesaian Tambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2025 untuk 35.680 guru ASN.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Harisandi Savari menjelaskan pagu anggaran Dinas Pendidikan Jawa Timur mengalami penurunan dari Rp8,590 triliun menjadi Rp8,486 triliun atau berkurang sekitar Rp104,49 miliar. Sementara itu, kebutuhan penyelesaian tambahan TPG diperkirakan mencapai Rp274,57 miliar.
“Pemenuhan hak guru tersebut harus menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengingat guru memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia Jawa Timur,” jelas Harisandi, Jumat (04/09/2026).
Menurut Fraksi PKS, perhatian terhadap sektor pendidikan tidak cukup hanya melihat besaran pagu anggaran. Setiap alokasi harus memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan dan hak para guru dapat dipenuhi.
“Menambah anggaran harus menambah manfaat. Besarnya tambahan anggaran harus diikuti dengan kesiapan pelaksanaan yang memadai, sehingga tidak sekadar meningkatkan angka belanja, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat,” kata Harisandi.
Fraksi PKS juga mengingatkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar memastikan setiap kegiatan yang memperoleh tambahan anggaran telah memiliki kesiapan teknis dan administrasi, lokasi, jadwal pelaksanaan, serta target fisik dan keuangan yang jelas.
“Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi kegiatan tidak siap dilaksanakan. Sebab, anggaran yang tidak terlaksana pada akhirnya bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berarti tertundanya manfaat yang seharusnya diterima masyarakat,”pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
