MALANG (Lentera) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang mendapat tambahan anggaran sebesar Rp4 miliar dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, khusus untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) operasional armada hingga akhir 2026.
Plt Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan karena alokasi BBM dalam APBD murni 2026 belum mencukupi kebutuhan operasional DLH.
"Murni untuk BBM. Karena nilai perhitungan BBM, seharusnya kami itu Rp13 miliar. Tetapi di APBD murni 2026, kami mendapatkan Rp8 miliar sehingga memang ada kekurangan," ujar Raymond, Selasa (25/8/2026).
Menurutnya, kebutuhan anggaran BBM sebenarnya masih lebih besar dari tambahan Rp4 miliar tersebut. Namun, DLH telah melakukan sejumlah penyesuaian sehingga tambahan Rp4 miliar dinilai cukup untuk mendukung kebutuhan BBM sampai akhir tahun.
Kebutuhan BBM tersebut tidak terlepas dari tingginya aktivitas pengangkutan sampah di Kota Malang. Saat ini, DLH memiliki sekitar 90 unit truk, dengan 48 unit di antaranya merupakan truk pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS).
Dari 48 truk tersebut, lima unit dalam kondisi rusak berat. Dengan demikian, armada yang dapat digunakan untuk operasional pelayanan pengangkutan sampah sekitar 45 unit.
Puluhan armada tersebut, harus melayani pengangkutan sampah dari 74 TPS yang tersebar di Kota Malang. Dalam sehari, satu unit truk rata-rata melakukan dua hingga empat kali pengambilan atau pengangkutan sampah.
"45 unit itu untuk mengangkut sampah dari 74 TPS. Sedangkan satu unit rata-rata dua sampai empat kali pengambilan atau pengangkutan. Makanya butuh banyak BBM," jelasnya.
Di sisi lain, DLH Kota Malang juga mendapat dukungan armadaiki dari pihak swasta. Raymond menyebut RS Hermina telah memberikan bantuan berupa dua unit kontainer sampah.
Dua kontainer tersebut, katanya, telah langsung dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Malang.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
