Wakil Ketua DPRD Jatim Minta Capaian MBG dan KDMP Diukur dari Manfaat yang Dirasakan Masyarakat

SURABAYA (Lentera) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyoroti pelaksanaan program prioritas pemerintah setelah mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI. Ia meminta capaian program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

Deni mengatakan, capaian yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan memang menunjukkan angka yang besar. Namun, pemerintah tetap perlu melihat kondisi faktual di lapangan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan.

“Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan,” ungkap Deni usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung DPRD Jatim, Jumat (14/08/2026).

Menurut Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut, sejumlah program pemerintah memiliki tujuan baik dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Namun, pelaksanaan program tetap membutuhkan pengawasan agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Salah satu yang menjadi perhatian Deni adalah program MBG. Ia menilai program tersebut memiliki anggaran yang sangat besar sehingga kualitas pelaksanaan dan keamanan pangan harus menjadi perhatian utama.

Deni menyoroti masih adanya kasus penerima MBG yang mengalami keracunan, termasuk kejadian yang terjadi di Jawa Timur. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar program prioritas tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada penerima.

“Kami berharap memang ada tindakan tegas agar program yang menjadi program prioritas ini bisa berjalan baik, capaian juga maksimal,” ujarnya.

Deni bahkan meminta SPPG atau dapur MBG yang terbukti melakukan kesalahan hingga menyebabkan keracunan ditutup sementara. Jika setelah evaluasi tidak terdapat perbaikan, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah lebih tegas.

“Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya,” tegasnya.

Menurut Deni, besarnya anggaran MBG membuat pengawasan terhadap pelaksanaannya semakin penting. Anggaran yang bersumber dari uang rakyat, kata dia, harus memberikan hasil maksimal dan tidak menimbulkan kerugian.

“Ini menjadi salah satu prioritas kita karena anggaran MBG gede banget, besar sekali. Kalau tidak kemudian dimaksimalkan dengan baik, ini ada kerugian negara dan menyentuh langsung kepada siswa-siswa yang menerima,” katanya.

Selain MBG, Deni menyoroti pelaksanaan KDMP. Ia mengakui capaian yang disampaikan Presiden terlihat besar, namun meminta pemerintah melihat lebih jauh kondisi koperasi yang telah dibangun.

Menurutnya, ukuran keberhasilan KDMP tidak cukup hanya berdasarkan jumlah koperasi yang berdiri. Pemerintah perlu mengetahui berapa koperasi yang sudah beroperasi dan mampu menghasilkan keuntungan.

“Berapa sih KDMP yang sudah terbangun, berapa yang kemudian sudah bisa beroperasi? Kemudian mungkin kan targetnya memang ada tambahan pendapatan atau profit. Jadi coba dikalkulasi kira-kira sejauh ini sudah berapa persen yang berjalan dan profit yang didapatkan sebesar apa,” ujarnya.

Deni mengingatkan pembangunan KDMP berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa karena menggunakan skema dana desa yang harus diangsur selama enam tahun. 

Karena itu, perkembangan dan hasil program perlu dibuka secara transparan.

Ia menilai data tersebut penting untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

Deni mengatakan evaluasi program pemerintah perlu menggunakan data yang lebih komprehensif. Menurutnya, capaian yang disampaikan dalam pidato kenegaraan harus dibandingkan dengan kondisi faktual masyarakat.

“Kalau melihat angka-angka tadi luar biasa capaiannya. Tapi apakah ini real dengan yang terjadi di bawah, di masyarakat, itu yang memang kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur,” katanya.

Ia juga mendorong pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk hasil sensus ekonomi, untuk mengukur dampak program pemerintah secara lebih objektif.

Deni mengatakan DPRD Jatim akan terus melihat pelaksanaan program-program prioritas pemerintah di lapangan. Menurutnya, masyarakat harus menjadi salah satu ukuran utama untuk mengetahui keberhasilan program.

“Kita akan coba kembali melihat kondisi real di masyarakat. Bagaimana pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya program-program prioritas. Sehingga masyarakat juga bisa menceritakan dampak yang dirasakan secara langsung,” pungkas Deni. (*)

Reporter: Pradhita
Editor: Lutfiyu Handi