Madiun (Lentera) -Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut menggerakkan ekonomi desa. Produk petani, UMKM, BUMDes, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) didorong masuk ke rantai pasok MBG.
Budiman menyampaikan hal itu dalam seminar nasional yang digelar bersamaan dengan pengukuhan Pengurus DPP Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) periode 2026-2031 di Pendopo Ronggo Djumeno, Kabupaten Madiun, Kamis (13/8/2026).
Menurut Budiman, MBG tidak cukup hanya dilihat dari sisi pemenuhan gizi. Program nasional tersebut juga harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan.
Dia menilai ada risiko manfaat ekonomi MBG justru lebih banyak dinikmati pelaku usaha dari luar desa jika kebutuhan program tidak dipasok dari potensi lokal.
Menurut Budiman, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) hadir untuk memberikan jawaban. Ini dikerjakan oleh masyarakat desa, dinakhodai PAPDESI, dengan mengaktifkan suplai bahan mentah untuk MBG..
Desa memiliki berbagai komoditas yang bisa dipasok untuk kebutuhan MBG. Namun, produk yang dihasilkan harus memenuhi standar kualitas, jumlah, dan kontinuitas.
Karena itu, kemampuan masyarakat desa dalam mengelola usaha juga perlu ditingkatkan. Mulai dari akuntansi, organisasi, hingga pengendalian mutu.
"Jadi bukan hanya memproduksi, tapi juga bagaimana mengelola usaha dan memenuhi standar produk," ujarnya.
Budiman menargetkan pengembangan klaster ekonomi dapat menjangkau 50 ribu desa pada 2027. Rantai pasok MBG diharapkan menjadi salah satu penggeraknya.
"Konsep MBG 80 persen menggunakan wilayah setempat. Kami ingin memastikan masyarakat miskin ikut dan tidak tertinggal dari kemanfaatan program nasional," katanya.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan Pemkab Madiun menyiapkan KDKMP untuk terhubung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam memenuhi kebutuhan MBG.
KDKMP akan diarahkan mengembangkan komoditas sesuai potensi desa. Produk tersebut kemudian dapat dipasok untuk kebutuhan dapur MBG.
"Setelah KDKMP selesai semua dan SPPG berjalan, akan kami komunikasikan agar ada integrasi sehingga rantai pasok tidak terputus," kata Hari.
Hari mengatakan kebutuhan satu SPPG dapat dipenuhi oleh beberapa KDKMP. Pola tersebut memungkinkan koperasi desa mengembangkan komoditas berbeda sesuai potensi masing-masing wilayah.
Jika kebutuhan belum bisa dipenuhi dari desa sendiri, KDKMP dapat bekerja sama dengan pihak lain.
Reporter: Wiwiet Eko Prasetyo|Edtor: Arifin BH
.jpg)
