JAKARTA (Lentara) – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan konservasi Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera memperkuat langkah antisipasi mencegah meluasnya api serta menghentikan potensi karhutla susulan di berbagai kawasan hutan lainnya.
Berdasar data Pusdalops BPBD Jatim, Kamis pagi (6/8/2026), luas area sementara yang terdampak kebakaran mencapai ± 70 hektare. Vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia dan semak belukar. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa.
Sementara, data Sistem Pemantauan Karhutla Kemenhut mencatat luas areal kebakaran periode Januari–Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare, atau melonjak signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hindun mengingatkan bahwa ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional yang proaktif, bukan sekadar bertindak reaktif saat api membesar.
“Kementerian Kehutanan harus bergerak cepat, bukan hanya fokus memadamkan api, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terjadi di daerah lain," ujar Hindun Anisah di Jakarta yang diterima Kamis (6/8/2026).
Politisi PKB ini menegaskan bahwa pencegahan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam tata kelola kehutanan. Ia menuntut Kemenhut untuk mengoptimalkan seluruh instrumen pencegahan, mulai dari memperketat patroli terpadu, pemantauan titik panas (hotspot) secara intensif, menyiagakan peralatan pemadaman modern, hingga menggencarkan edukasi mitigasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.
"Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan harus menjadi fokus utama. Kementerian Kehutanan harus memastikan patroli terpadu diperkuat, pemantauan titik panas dilakukan secara intensif, peralatan pemadaman disiagakan, serta edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan terus ditingkatkan," tegas legislator PKB tersebut.
Legislator dari Jawa Tengah ini juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, pemda, TNI-Polri, pengelola taman nasional, hingga kelompok relawan lokal. Langkah kolaboratif tersebut dinilai krusial untuk memastikan deteksi dini berjalan efektif. “Kolaborasi ini penting guna melindungi keanekaragaman hayati, menekan emisi karbon, serta menjaga keselamatan warga sekitar dari ancaman bencana asap dan kekeringan,” pungkasnya. (*)
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
