27 July 2026

Get In Touch

Sumardi Ingatkan Pemprov Supaya Perhatikan Persoalan Polindes dan Insentif Guru PAUD

Reses Anggota DPRD Jatim, Sumardi di Kabupaten Mojokerto.
Reses Anggota DPRD Jatim, Sumardi di Kabupaten Mojokerto.

SURABAYA (Lentera) — Anggota DPRD Jawa Timur, Sumardi mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur supaya memberi perhatian terhadap persoalan pelayanan kesehatan desa melalui Pondok Bersalin Desa (Polindes) serta keberlanjutan insentif bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dua isu itu mencuat saat reses yang digelar di Balai Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Minggu (26/07/2026).

Menurut Sumardi, Polindes memiliki peran penting sebagai layanan kesehatan dasar di tingkat desa sehingga keberadaannya perlu diperkuat. Aspirasi mengenai kondisi Polindes menjadi salah satu yang paling banyak disampaikan warga dalam dialog tersebut.

“Ini menjadi perhatian khusus karena terkait dengan Polindes ini juga menjadi bagian dari kesehatan warga yang dikelola oleh masyarakat desa sini. Persoalan kesehatan tentu sangat perlu menjadi perhatian supaya nanti ada pertolongan pertama kalau ada masyarakat yang sakit. Ini menjadi atensi untuk penanganan Polindes,” ungkap Sumardi.

Selain Polindes, warga juga menyampaikan keluhan mengenai terhentinya insentif bagi guru PAUD. Sumardi menilai para pendidik PAUD merupakan garda terdepan dalam membangun fondasi pendidikan anak sehingga aspirasi tersebut akan diteruskannya agar memperoleh perhatian pemerintah.

“Kita tahu sendiri kondisi fiskal kita seperti ini. Namun, tetap nanti akan kita sampaikan supaya ada perhatian. Teman-teman PAUD ini pendidik, mereka juga garda terdepan terhadap pendidikan anak-anak kita walaupun di tingkat PAUD. Mudah-mudahan nanti ada solusi di tengah kondisi fiskal yang ada,” katanya.

Dalam reses itu, warga juga menyampaikan berbagai kebutuhan lain, antara lain bantuan Alat Permainan Edukatif (APE), perbaikan jaringan irigasi pertanian, pengadaan pompa listrik untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), penanganan sampah, hingga dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Usai kegiatan, Politisi Golkar tersebut menerima tambahan masukan mengenai pengembangan UMKM, sosialisasi persoalan hukum, serta edukasi terkait prosedur adopsi anak. Menurut dia, pelaku UMKM di Desa Balongsari membutuhkan pendampingan agar mampu meningkatkan daya saing usahanya.

“Nanti kita tata bersama-sama. Kalau memang perlu dilakukan pelatihan atau pembinaan, ayo kita fasilitasi bersama supaya UMKM di sini semakin berdaya dan memiliki kreativitas yang lebih baik,” pungkasnya. (*)

 

Reporter: Pradhita
Editor: Lutfiyu Handi

Share:
Lenterajogja.com.
Lenterajogja.com.