SURABAYA (Lentera) – Aliansi Pecinta Satwa Liar (APECSI) menyampaikan sejumlah masukan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait proses seleksi jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS). Masukan tersebut dituangkan dalam surat bernomor 038/A/V/2026 perihal Masukan untuk Seleksi Jajaran Direksi Perum Daerah KBS di Surabaya.
Surat tersebut dikirim sebagai respons atas dibukanya kembali seleksi anggota direksi Perumda KBS serta mencermati pemberitaan mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran pakan satwa yang menyeret mantan Direktur Utama KBS.
Dalam suratnya, APECSI menilai dugaan korupsi pakan satwa yang terjadi selama bertahun-tahun menjadi pelajaran penting untuk membenahi tata kelola KBS, termasuk mekanisme seleksi direksi dan pengawasan perusahaan.
Pemerhati Satwa Liar dan Koordinator Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesua (APECSI), Singky Soewadji, menyebut salah satu penyebab persoalan tersebut adalah tidak optimalnya fungsi Dewan Pengawas serta berlarut-larutnya proses seleksi direksi yang mengakibatkan kekosongan sejumlah jabatan strategis.
"Salah satu sebab korupsi di KBS berlangsung cukup lama adalah tidak berfungsinya Dewan Pengawas Perusahaan, dan kurangnya partisipasi masyarakat serta berlarut-larutnya proses seleksi direksi, sehingga menimbulkan kekosongan dan perangkapan jabatan strategis," kata Singky, Minggu (26/7/2026).
Selain itu, pihaknya menilai calon pemimpin KBS tidak cukup hanya memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman organisasi. Menurutnya, direksi juga harus memiliki komitmen kuat terhadap konservasi satwa liar.
"Pemimpin Kebun Binatang Surabaya tidak cukup hanya memiliki kemampuan organisasi, berpengalaman, punya kompetensi dan integritas, namun dibutuhkan juga komitmen dan visi konservasi utamanya satwa liar," tuturnya.
APECSI juga menyoroti hasil seleksi direksi sebelumnya. Menurut mereka, belum ada kandidat yang benar-benar memenuhi aspek kompetensi konservasi, padahal Jawa Timur, khususnya Surabaya, memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di bidang tersebut.
Atas dasar itu, APECSI mengusulkan agar Panitia Seleksi Direksi KBS melibatkan pakar konservasi dan lingkungan dalam proses seleksi. Organisasi tersebut juga mengusulkan agar sejumlah ahli ditunjuk menjadi anggota Dewan Pengawas guna memperkuat sistem pengawasan di tubuh Perumda KBS.
"Berdasarkan hal-hal tersebut kami mengusulkan agar Panitia Seleksi Direksi KBS juga diisi atau melibatkan pakar-pakar di bidang konservasi dan lingkungan serta menunjuk beberapa pakar yang menjadi anggota pansel untuk duduk di dalam Dewan Pengawas," ungkapnya.
APECSI berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Surabaya dalam menentukan jajaran direksi baru Perumda KBS, sehingga tata kelola kebun binatang dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada konservasi satwa liar. (*)
Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
