Soroti Eks Dirut KBS Tersangka Korupsi, Anggota DPRD Surabaya Tekankan Perkuat Pegawasan BUMD

SURABAYA (Lentera) – Penetapan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya (KBS), Choirul Anwar, sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjadi sorotan kalangan DPRD Surabaya. 

Pihak DPRD menilai, kasus tersebut harus dijadikan momentum untuk memperkuat pengawasan dan membenahi tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin mengatakan kasus yang menjerat mantan pimpinan KBS tersebut, berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan daerah. Karena itu, pemerintah kota diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan BUMD.

“Jangan sampai muncul persepsi, pakannya hewan saja dikorupsi, apalagi pakannya manusia. Ini menjadi tamparan bagi kita semuanya sehingga hal seperti ini tidak terulang kembali,” ujarnya, Rabu (22/7/2026).

Politikus Partai Demokrat tersebut menilai, lemahnya kontrol menjadi salah satu titik rawan dalam pengelolaan BUMD. Padahal, perusahaan daerah memiliki peran strategis sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya.

“BUMD ini salah satu pemasok PAD. Karena itu, kontrolnya harus lebih ketat dan lebih jelas,” katanya.

Menurut Saifuddin, penguatan pengawasan harus dibarengi dengan penempatan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas di jajaran direksi BUMD. Ia menekankan, profesionalisme menjadi faktor penting untuk memastikan perusahaan daerah dapat dikelola secara sehat dan akuntabel.

“BUMD harus dipimpin orang yang profesional di bidangnya. Kalau tidak, bukan hanya berpotensi menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menghambat pengelolaan usaha dan berdampak pada PAD,” tegasnya.

Selain itu, Saifuddin menilai, pengawasan terhadap BUMD merupakan tanggung jawab pemerintah kota sebagai pemegang kewenangan pengelolaan. Di sisi lain, keterbukaan informasi kepada publik juga perlu diperkuat agar masyarakat dapat ikut mengawasi kinerja perusahaan daerah.

“Masyarakat juga perlu tahu capaian, persoalan, dan progres BUMD sehingga ikut mengontrol,” pungkasnya.

Reporter: Amanah/Editor: Ais