MADIUN (Lentera) – Persiapan operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun memasuki tahap akhir. Namun, di balik kesiapan fasilitas dan pemeriksaan kesehatan calon siswa, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun masih berpacu memenuhi kuota peserta didik yang belum terisi penuh.
Sebanyak 200 calon siswa mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Madiun, Senin (13/7/2026). Pemeriksaan meliputi skrining kesehatan umum, pemeriksaan mata, gigi dan mulut, serta pengukuran tinggi dan berat badan sebagai syarat sebelum mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial RI, Rachmat Koesnadi, mengatakan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan seluruh siswa siap mengikuti kegiatan belajar di sekolah berasrama.
"Kami ingin mengetahui kondisi kesehatan anak sejak awal. Apabila ditemukan penyakit yang memerlukan penanganan lebih lanjut, mereka akan dirujuk ke rumah sakit agar saat MPLS dimulai kondisinya sudah siap," ujar Rachmat.
Kementerian Sosial menyiapkan waktu sekitar dua pekan, mulai 14 hingga 31 Juli, untuk penanganan kesehatan bagi calon siswa yang membutuhkan perawatan. Selama masa tersebut, pelayanan akan dilakukan melalui puskesmas maupun RSUD Kabupaten Madiun.
Rachmat memastikan fasilitas layanan kesehatan di lingkungan sekolah juga telah disiapkan. Pada tahap awal, pelayanan medis akan bekerja sama dengan puskesmas terdekat sebelum nantinya dilengkapi dokter dan perawat tetap.
Selain tenaga pendidik, para siswa akan didampingi wali asuh dan wali asrama selama menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi, mengungkapkan kuota siswa hingga kini belum terpenuhi. Dari total kuota 270 siswa yang disediakan Kementerian Sosial, baru sekitar 190 calon siswa yang telah terdaftar.
Rinciannya, jenjang SD baru terisi 32 dari target 90 siswa. Jenjang SMP telah memenuhi kuota sebanyak 90 siswa, sedangkan SMA baru terisi 85 dari target 90 siswa.
"Proses pemenuhan kuota masih terus berjalan. Kuota yang diberikan Kemensos harus dimanfaatkan semaksimal mungkin karena ini merupakan hak masyarakat kurang mampu," kata Supriyadi.
Pada tahun pertama operasional, Sekolah Rakyat Madiun juga akan menampung sementara 90 siswa asal Kabupaten Ponorogo, masing-masing 30 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Mereka akan belajar di Madiun hingga pembangunan Sekolah Rakyat di Ponorogo selesai.
Terkait pelaksanaan MPLS yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026, Supriyadi menegaskan jadwal tersebut bukan merupakan penundaan, melainkan hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial menyesuaikan kesiapan pembangunan fisik sekolah.
"Ini bukan mundur, tetapi penyesuaian. Kami memilih tanggal 31 Juli agar seluruh fasilitas benar-benar siap digunakan saat kegiatan dimulai," pungkasnya. (*)
Reporter : Wiwiet Eko Prasetyo
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
