MALANG (Lentera) - Fraksi PKS DPRD Kota Malang menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2025 yang mencapai sekitar Rp303 miliar, angka tersebut naik sekitar 48,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Kami memandang SiLPA yang tinggi akibat realisasi belanja yang tidak sesuai target merupakan kondisi pelayanan publik yang gagal atau tertunda," ujar anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Akhdiyat Syabril Ulum, dalam penyampaian Pandangan Umum fraksi DPRD Kota Malang, Rabu (8/7/2026).
Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memberikan penjelasan secara mendalam mengenai penyebab SiLPA yang mencapai ratusan miliar rupiah tersebut.
"Kami tidak ingin terjebak pada anggapan bahwa SiLPA yang besar otomatis merupakan keberhasilan. Sebaliknya, Fraksi PKS berpandangan bahwa SiLPA harus dianalisis berdasarkan penyebabnya," jelasnya.
Ulum menegaskan, apabila SiLPA berasal dari efisiensi belanja yang memang direncanakan, maka hal tersebut patut diapresiasi. Namun, penilaian berbeda harus diberikan apabila besarnya SiLPA dipicu rendahnya penyerapan program, keterlambatan pengadaan, lemahnya perencanaan, atau tidak terlaksananya kegiatan prioritas.
Menanggapi sorotan tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan terdapat berbagai faktor yang menyebabkan tingginya SiLPA TA 2025. Mulai dari efisiensi anggaran, realisasi pendapatan yang melampaui target, hingga kendala regulasi di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
Wahyu menyebut, Pemkot Malang akan menguraikan secara detail komponen pembentuk SiLPA tersebut. Terlebih, persoalan tingginya SiLPA menjadi salah satu hal yang banyak dipertanyakan oleh fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang.
Terkait penilaian legislatif, mengenai adanya perencanaan yang kurang optimal hingga menyebabkan SiLPA membengkak, Wahyu memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi.
Menurutnya, masing-masing OPD memiliki kendala dalam merealisasikan target program dan anggaran. Salah satunya berkaitan dengan munculnya regulasi baru maupun persyaratan tertentu yang tidak dapat dipenuhi sehingga anggaran tidak bisa dicairkan.
Selain itu, Wahyu menyebut, adanya selisih nilai dalam pelaksanaan proyek maupun proses tender turut berkontribusi terhadap tingginya SiLPA.
"Ataupun juga ada selisih terkait proyek-proyek, tender itu juga. Itu yang bisa menjadikan SiLPA ini semakin tinggi," tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengungkapkan sebagian komponen SiLPA sebelumnya telah dapat diprediksi, salah satunya berasal dari anggaran yang sempat dicadangkan untuk mengantisipasi wacana kenaikan gaji pegawai dari pemerintah pusat.
"Seperti saya sampaikan di paripurna awal, ternyata ada yang sempat dicadangkan untuk kenaikan gaji pegawai. Karena dari pusat ada wacana itu, disiapkanlah untuk gaji pegawai, ternyata tidak jadi naik. Itu salah satu komponen," ujar Amithya.
Ditambahkannya, kendala regulasi biasanya juga berkaitan dengan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, penggunaan DBH juga menjadi catatan DPRD Kota Malang dari tahun ke tahun. Legislatif berharap, cakupan pemanfaatannya dapat diperluas karena masih terdapat kelompok masyarakat yang belum terakomodasi.
Salah satunya, berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Amithya menilai, sasaran penggunaan dana tersebut selama ini banyak menyasar buruh atau pekerja pabrik rokok, sedangkan jumlah pabrik rokok di Kota Malang relatif terbatas.
"Makanya kami juga sudah mengusulkan bisakah digunakan untuk program yang basisnya adalah safety net untuk masyarakat," pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
