MALANG (Lentera) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memastikan penataan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngantang dilakukan secara bertahap, slah satu hal yang diprioritaskan menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ditarget pada 2027.
Dalam waktu dekat, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo menyebut akan melakukan proses kredensialing dengan BPJS Kesehatan, agar RSUD Ngantang dapat segera melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Penataan RSUD Ngantang ini terus berjalan prosesnya. Dengan Plt Direktur yang baru, harapannya sasaran utamanya adalah kredensialing atau kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Semoga bulan depan bisa dilaksanakan," ujarnya, Senin (22/6/2026).
Setelah proses kredensialing selesai dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan terjalin, menurutnya Pemkab Malang akan melanjutkan penataan dari sisi sumber daya manusia melalui skema BLUD. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang hingga kini masih terbatas.
Wiyanto menyebut, saat ini RSUD Ngantang baru memiliki sekitar 70 tenaga kesehatan dan tenaga medis. Jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan operasional rumah sakit, sehingga penambahannya akan dilakukan setelah status pengelolaan RSUD tersebut menjadi BLUD.
"Kalau ketenagaannya kami upayakan akan dihimpun lagi karena memang masih kurang banyak. Nanti akan menggunakan skema BLUD. Sampai sekarang masih 70-an, masih kurang sekali," kata Wiyanto.
Dijelaskannya, penambahan tenaga kesehatan belum bisa dilakukan secara cepat, karena adanya ketentuan yang tidak lagi memperbolehkan pemerintah mengangkat tenaga honorer. Oleh sebab itu, skema BLUD dipersiapkan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan pegawai di RSUD Ngantang.
"Memang banyak kendala karena terkait aturan ketenagaan atau kepegawaian yang tidak boleh mengangkat honorer. Itu yang menjadi masalah. Tapi nanti akan kami siasati dengan BLUD," paparnya.
Selain keterbatasan tenaga kesehatan, RSUD Ngantang juga masih menghadapi kekurangan peralatan medis, serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Menurut Wiyanto, kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
Ia menyebut, setiap tahun Pemkab Malang mengalokasikan anggaran lebih dari Rp3 miliar untuk operasional RSUD Ngantang. Namun, kebijakan efisiensi anggaran membuat pemenuhan seluruh kebutuhan rumah sakit belum dapat dilakukan secara optimal.
"Peralatan dan sarana prasarana kesehatan yang belum lengkap itu bukan karena kami tidak mau mengisi, tetapi memang karena keterbatasan anggaran. Karena ada efisiensi, sehingga tidak bisa optimal," ungkapnya.
Kendati demikian, pada Tahun Anggaran (TA) 2026 Pemkab Malang tetap mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan RSUD Ngantang.
"Tahun anggaran ini sudah dialokasikan sekitar Rp2 miliar untuk peningkatan kapasitas RSUD Ngantang melalui penambahan gedung layanan untuk poli. Bangunan yang berada di samping rumah sakit nanti akan diganti dengan bangunan baru," tutur Wiyanto.
Ia memastikan, di tengah keterbatasan anggaran, pemenuhan kebutuhan peralatan kesehatan akan dilakukan berdasarkan skala prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat ditingkatkan secara bertahap.
"Karena efisiensi anggaran ini memang membuat kami harus selektif. Yang penting pemenuhan peralatan dengan menerapkan skala prioritas kami adakan dulu," katanya.
Wiyanto kembali menegaskan, jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembukaan rekrutmen pegawai melalui skema tersebut ditargetkan dapat dimulai pada 2027.
"Makanya yang utama saat ini adalah kredensialing dengan BPJS Kesehatan dulu. Setelah itu dimungkinkan pada tahun 2027 mendatang RSUD Ngantang bisa membuka pendaftaran pegawai melalui BLUD," pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
