JAKARTA (Lentera) - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan ada 76 sekolah di Pulau Jawa yang tidak akan menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena dinilai mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya.
“Sampai dengan hari ini, tanggal hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa sementara ini (tidak lagi menerima MBG),” ujar Agustina Arumsari di Jakarta mengutip Antara, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, data tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui seiring proses peningkatan kualitas data yang dilakukan BGN, untuk mendukung kebijakan refocusing atau pemfokusan kembali penerima manfaat program MBG.
Agustina menjelaskan, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dari pemerintah.
Ia menyebut, kelompok prioritas tersebut antara lain anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
"Sekali lagi, hal ini kami lakukan agar program makan bergizi gratis ini benar-benar secara efektif. Efektif itu diberikan kepada mereka yang tepat sasaran dan efisien,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan mengalihkan dukungan kepada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan gizi lebih tinggi, dan akses yang lebih terbatas terhadap pemenuhan gizi.
BGN, lanjutnya, masih terus melakukan pemutakhiran data dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, dan akses terhadap pemenuhan gizi.
Data tersebut, nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan sasaran prioritas penerima manfaat program MBG agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
“Pada akhirnya nanti kami benar-benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat, kepada anak-anak Indonesia ini yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah,” pungkasnya.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
