BLITAR (Lentera) – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kembali menorehkan prestasi yang membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-16 kali berturut-turut, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP yang ke-16 kali secara berturut-turut untuk Pemkot Blitar tersebut, disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA kepada Wali Kota Blitar, H Syauqul Muhibbin, S.H.I dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/5/2026).
Wali Kota Blitar yang biasa disapa Mas Ibin menyampaikan terima kasih Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, pejabat dan staf dilingkungan Pemkot Blitar.
"Juga terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar, atas kerja keras kita semua bisa mempertahankan akuntabilitas kinerja pemerintahan, sehingga mendapatkan opini WTP ke-16 kali berturut-turut," tutur Mas Ibin dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).
Ditegaskannya, jika Opini WTP ini bukan sekedar pengakuan diatas kertas, tapi juga bukti Pemkot Blitar konsisten dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
"Sekaligus menjadi pemacu semangat kita semua, untuk selalu berbenah dan terus mengusahakan kemajuan untuk Kota Blitar tercinta," tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti mengatakan raihan opini WTP ke- 16 ini menunjukkan kerja keras, serta komitmen pimpinan dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Blitar dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
“Kota Blitar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP ke- 16 kali berturut-turut dari BPK RI dan menjadi penerimaan WTP terbanyak yang diterima Kota Blitar di tingkat Jawa Timur,” kata Ratih.
Ratih menjelaskan, peran Inspektorat Daerah sebagai consulting partner dan quality assurance yang secara berkelanjutan melakukan pendampingan, review, monitoring, evaluasi, audit, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola keuangan pada seluruh perangkat daerah.
Ditambahkan Ratih, pihaknya berharap capaian tersebut tidak membuat seluruh jajaran Pemkot Blitar cepat berpuas diri. Sebaliknya, prestasi ini diharapkan dapat semakin menguatkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Opini WTP tidak hanya menjadi indikator kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga menjadi pondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Reporter: Ais/Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
