Sasar Puluhan SPPG, Pemkab Jember dan Tim Lintas Sektoral Supervisi Pemetaan Potensi Masalah MBG

JEMBER (Lentera) – Pemerintah Kabupaten Jember dan Tim Lintas Sektoral menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal kualitas program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) pada SPPG se Jember. Melalui langkah proaktif, pemerintah daerah menggelar kegiatan Supervisi Pemetaan Potensi Masalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di berbagai titik di Kabupaten Jember.

​Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Indra Tri Purnomo, menegaskan bahwa supervisi ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Jember dan sekretaris daerah guna memantau perkembangan dan kinerja program secara riil di lapangan. ​Indra juga menjelaskan bahwa fokus utama dari kegiatan ini bukan lagi sekadar melihat kuantitas. Namun, standardisasi kualitas sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

​"Tujuannya adalah untuk memotret kondisi eksisting Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini secara objektif. Kami ingin memastikan kualitasnya benar-benar terjaga dengan baik, sehingga ke depannya dapat mengantisipasi dan mencegah terjadinya potensi masalah, seperti kasus keracunan makanan atau kendala operasional lainnya," ujar Indra, Jumat (29/5/2026).

Beberapa titik pelaksanaan kegiatan berada di Kecamatan Kalisat, Kaliwates, Silo, Tanggul dan lainnya. Melalui kolaborasi antar OPD, kegiatan supervisi ini diselenggarakan demi menjamin seluruh tahapan pemenuhan gizi terlaksana dengan mematuhi SOP, standar keamanan pangan, serta kelayakan fasilitas pelayanan. 

Sementara Camat Kalisat, Nuryadi menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap SPPG di wilayahnya berjalan lancar dan menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan program MBG agar tetap berada pada koridor aturan yang telah ditetapkan pemerintah. “Ini sangat positif sekali. Kami melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPPG-SPPG yang ada di Kecamatan Kalisat supaya tetap berjalan di rel, sesuai SOP dan standar yang sudah ditetapkan. Jika nantinya ditemukan kekurangan, maka akan ada rekomendasi dari tim kabupaten untuk dilakukan perbaikan,” ujar Nuryadi.

Dia menjelaskan, dari sembilan SPPG yang telah siap operasional di Kecamatan Kalisat, saat ini baru lima unit yang mulai menjalankan pelayanan. Sementara itu, empat lainnya masih dalam tahap penyempurnaan sejumlah persyaratan teknis, administrasi, serta kesiapan fasilitas pendukung.

Dalam kegiatan tersebut, tim supervisi menemukan sejumlah catatan penting yang perlu segera dibenahi agar pelayanan MBG dapat berjalan lebih optimal dan memenuhi standar pelayanan publik yang layak. Dari sektor PERKIMLH, beberapa SPPG diketahui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) belum dilengkapi kolam uji serta hasil uji laboratorium yang menjadi bagian penting dalam pengawasan kebersihan dan kesehatan lingkungan pengolahan makanan.

Sementara dari sektor PUPR menyoroti pembagian ruangan di sejumlah SPPG yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan standar antisipasi human error, mitigasi critical damage, food safety, serta efektivitas alur pelayanan. Selain itu, hasil monitoring juga menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada SPPG di Kecamatan Kalisat yang memiliki sertifikat halal sebagai salah satu dokumen penting dalam menjamin kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan makanan yang disediakan.

Tidak hanya itu, sejumlah perizinan operasional dan fasilitas pelayanan juga dinilai masih belum lengkap. Beberapa sarana penunjang yang berkaitan dengan keamanan, kebersihan, hingga standar pelayanan dasar masih membutuhkan penyempurnaan agar pelaksanaan program MBG benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan bahwa hasil evaluasi tersebut bukan untuk menghambat jalannya program, melainkan menjadi bagian dari proses pembinaan dan penyempurnaan agar seluruh SPPG mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

Sementara Tim Satgas Supervisi yang dipimpin oleh Camat Kaliwates juga memeriksa kepemilikan sertifikat higiene dan sanitasi. Hal itu dilakukan karena pemerintah tidak ingin makanan untuk anak-anak terkontaminasi sehingga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti keracunan.

​"Sejauh ini, dari SPPG yang kita datangi di Kecamatan Kaliwates, terlihat sarana dan prasarana maupun standarnya masih ada beberapa yang kurang. Inilah tujuan tim satgas turun ke lapangan, yaitu untuk menemukan kekurangan yang ada agar nantinya SPPG dapat mengevaluasi dan memperbaiki diri sesuai dengan standar yang sudah ditentukan," tutur Dwi Sunu, Camat Kaliwates.

​Dengan dilaksanakannya kegiatan supervisi ini, seluruh SPPG yang ada di wilayah Kecamatan Kaliwates diharapkan berkomitmen untuk konsisten menjaga kebersihan, tetap menjaga protokol kesehatan, serta menjalankan regulasi dari pusat dengan baik. Nantinya, satgas kecamatan dapat memberikan rekomendasi kepada satgas MBG Kabupaten Jember agar segera ditindaklanjuti, sehingga SPPG dapat melaksanakan program MBG dengan lancar dan aman. (mok/ads)

Editor: Arifin BH