SIDOARJO (Lentera) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa Tahun 2026 yang dipusatkan di Gudang Bulog Kabupaten Sidoarjo, Rabu (13/5/2026).
Gubernur Khofifah menegaskan, GPIPS ini bukan sekadar agenda peluncuran program pengendalian inflasi yang rutin dilakukan. Menurutnya GPIPS merupakan langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global.
"Yang ingin kami sampaikan, ketika pemerintah pusat membangun ketahanan pangan, maka Insya allah Jawa Timur ini sudah masuk pada kedaulatan pangan berkelanjutan," tegas Khofifah.
Pemilihan Jatim sebagai pusat peluncuran GPIPS bukan tanpa alasan. Berdasarkan data BPS, kinerja ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan tren positif. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,96% (y-o-y), tertinggi se-Pulau Jawa dan lebih tinggi dari rata-rata ekonomi nasional.
Jawa Timur bahkan juga menjadi kontributor ekonomi terbesar kedua nasional dengan kontribusi sebesar 14,40% terhadap PDB Indonesia dan 25,16% terhadap perekonomian Pulau Jawa.
Sedangkan terkait inflasi, pada April 2026, inflasi Jawa Timur secara tahunan tercatat sebesar 2,85% dan secara bulanan sebesar 0,02%. Angka ini masih berada dalam rentang sasaran pengendalian inflasi nasional.
Adapun tiga komoditas utama pendorong inflasi bulanan pada April 2026, antara lain Angkutan Udara (0,23%), Minyak Goreng (0,06%) dan Nasi dengan Lauk (0,03%).
Mengacu kondisi tersebut, Gubernur Khofifah menyebut bahwa Pemprov Jatim telah dan akan terus melakukan support diantaranya lewat Program EPIK Mobile atau Etalase Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota Mobile.
Ia berharap kehadiran Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) Mobile dapat menjadi instrumen penguat kerja sama antar-daerah (KAD) dalam melakukan mitigasi inflasi secara lebih responsif.
"Sebetulnya koneksitas di antara pasar ke pasar, Kabupaten/Kota seperti yang diinisiasi lewat KAD adalah ikhtiar yang tidak pernah berhenti. Bahkan, kita selalu mendapatkan update bagaimana volatile food yang hampir selalu terjadi di kabupaten atau titik yang sama dan berulang," tuturnya.
Melalui platform ini, pihaknya juga berharap sinergi antar-wilayah dapat terus ditingkatkan guna memastikan distribusi pangan berjalan lebih merata dan efisien.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga menekankan bahwa Jatim harus menjadi pelopor terwujudnya pangan sejahtera yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas.
Dimana, pangan sejahtera tidak hanya terbatas pada ketersediaan komoditas sumber kalori seperti beras, tetapi juga harus mencakup pemenuhan protein hewani bagi masyarakat. Integrasi antara kecukupan kalori dan protein menjadi kunci pembangunan kualitas sumber daya manusia.
"Kenapa populasi sapi baik potong maupun sapi perah di Jawa Timur itu tinggi sekali dibanding provinsi lain karena kita diuntungkan oleh keberadaan Balai Besar Inseminasi Buatan di Singosari Malang," ucap Khofifah.
"Ini jadi momen kita memperluas swasembada pangan yang berbasis protein. Kita bisa membuat Plan of Action dari pertemuan kali ini sehingga dalam tiga tahun kita sudah bisa swasembada daging," imbuhnya.
Sedangkan di sektor pertanian, guna mendukung suksesnya GPIPS, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa salah satu solusinya adalah penggunaan alat mesin pertanian (Alsintan) modern seperti combine harvester. Penggunaan teknologi ini terbukti mampu mengurangi kehilangan hasil panen padi atau Losses hingga 11 persen.
"Sehingga kalau misalnya ini bisa mengurangi 10 persen, kalau kita bisa memproduksi 34 juta ton Gabah Kering Panen, maka kita bisa menambah 3,4 juta tanpa harus melakukan ekstensifikasi atau intensifikasi lahan tetapi dengan cara memanennya menggunakan combine harvester," jelasnya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya dalam arahannya menekankan fokus utama Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam mewujudkan Ketahanan pangan nasional. Untuk itu, ia bahkan juga mengapresiasi upaya Pemprov Jatim utamanya penganggaran APBD untuk urusan pangan.
Jatim tercatat di posisi kedua sebagai daerah tertinggi alokasi APBD untuk urusan pangan secara nasional setelah DKI Jakarta. "Kita selalu ingatkan kepada teman-teman di daerah mana komitmennya. Terima kasih Ibu Gubernur atas komitmennya," ucap Bima Arya.
Selain itu, ia juga mendorong agar Kerja Sama Antar Daerah dapat ditingkatkan utamanya yang sifatnya aglomerasi. Bukan tanpa alasan, ia meyakini bahwa Kepala Daerah adalah yang paling tahu bagaimana kondisi daerahnya, sehingga penting agar bisa terintegrasi.
"Mari kita kawal bersama gerakan ini. Mudah-mudahan tetap berlanjut di daerah lainnya. Kemendagri siap untuk mengawal bersama," pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan penyerahan bantuan Alsintan kepada berbagai koperasi, pemberangkatan 25 truk pengangkut beras dengan beragam tujuan yang kemudian diakhiri dengan Pasar Murah bagi masyarakat.
Di Pasar Murah tersebut dijual berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga lebih murah dari harga pasar diantaranya beras, gula, telur, minyak goreng, bawang merah, bawang putih hingga cabai. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
