SURABAYA (Lentera) – DPRD Jawa Timur mendesak penguatan regulasi dan pengawasan terhadap operasional tempat penitipan anak (daycare), sebagai respons atas maraknya kasus kekerasan terhadap anak.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni menegaskan lembaganya perlu mengambil peran lebih besar dalam memastikan perlindungan anak di daerah, kasus-kasus yang terungkap belakangan menjadi sinyal adanya persoalan dalam sistem pengawasan daycare.
Politisi Partai Demokrat itu menyebut fenomena kekerasan di daycare berpotensi menjadi fenomena gunung es, sebagaimana juga disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Kasus yang muncul biasanya karena ada rekaman CCTV atau laporan orang tua. Sementara anak usia dini belum bisa menyampaikan apa yang mereka alami. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” ungkap Sri Wahyuni, Minggu (03/05/2026).
Menurutnya, DPRD tidak cukup hanya memberikan imbauan, tetapi perlu mendorong langkah konkret melalui penguatan kebijakan di tingkat daerah.
“Kalau hanya imbauan, tentu dampaknya terbatas. Kita ingin ada langkah nyata agar Jawa Timur benar-benar hadir dalam melindungi anak,” tegasnya.
Sri Wahyuni juga menekankan, pentingnya pendekatan pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan, tidak hanya responsif saat kasus menjadi viral.
Ia menilai, lemahnya kontrol terhadap operasional daycare menjadi salah satu celah yang harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
“Kita melihat ada celah dalam pengawasan. Ini harus segera diisi oleh pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terus berulang,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
