SURABAYA (Lentera)– Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur menilai Program Kampung Pancasila yang digagas Pemkot Surabaya mampu menjadi model perlindungan anak, dengan pendekatan berbasis kearifan lokal.
Pengurus LPA Jatim, Isa Ansori, mengatakan program Kampung Pancasila tidak boleh berhenti hanya sebagai simbol kebersamaan warga. Menurutnya, program yang diinisiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tersebut harus berkembang menjadi sistem sosial yang mampu melindungi anak-anak secara langsung.
“Kampung adalah ruang hidup anak yang sesungguhnya. Di sanalah mereka tumbuh, berinteraksi, dan membentuk masa depan. Karena itu, Kampung Pancasila harus menjadi sistem sosial yang hidup dan mampu menjangkau anak-anak yang selama ini tertinggal,” kata Isa dikutip Jumat (27/3/2026).
Ia menuturkan, perlindungan anak tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Warga harus dilibatkan secara langsung agar anak tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi benar-benar mendapat perlindungan dari lingkungan terdekatnya.
Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah pembentukan gugus tugas perlindungan anak di tingkat RT. Isa bahkan mengusulkan nama khusus untuk sistem tersebut, yakni Sistem Perlindungan Anak Tingkat RT (SPARTA).
Menurutnya, gugus tugas ini bisa menjadi mata dan telinga pemerintah kota di tingkat paling dekat dengan kehidupan anak. Selain itu, sistem tersebut dinilai mampu mendeteksi persoalan anak sejak dini, memetakan kondisi keluarga, hingga menghubungkan persoalan yang ditemukan dengan solusi dari perangkat daerah terkait.
“Kalau gugus tugas SPARTA berjalan di tingkat RT, maka tidak akan ada lagi anak yang hilang dari sistem. Setiap anak terpantau, setiap masalah bisa terdeteksi sejak awal,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, sebenarnya Surabaya sudah memiliki modal sosial yang kuat untuk membangun sistem perlindungan anak berbasis kampung. Nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan kedekatan antarwarga selama ini telah menjadi bentuk perlindungan alami bagi anak-anak.
Namun, perlindungan tersebut perlu diperkuat melalui program Kampung Pancasila agar menjadi sistem yang berkelanjutan dan terstruktur.
“Kota ini tidak perlu meniru model luar. Surabaya sudah punya kekuatan dari dalam, yaitu kampung sebagai ruang sosial, warga sebagai penjaga, dan kebersamaan sebagai fondasi,” ungkapnya.
Isa berharap Kampung Pancasila tidak hanya menjadi simbol kebangsaan, tetapi juga menjadi pusat perlindungan anak berbasis komunitas. Ia juga menilai program tersebut harus berkembang menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program pemerintah.
“Ketika perlindungan anak benar-benar hadir di setiap kampung, maka kita tidak perlu lagi bertanya Surabaya Kota Layak Anak untuk siapa. Karena jawabannya akan dirasakan langsung oleh setiap anak,” tutupnya.
Reporter: Amanah/Editor:Santi
.jpg)
