SURABAYA (Lentera) – DPRD Jawa Timur menyoroti lemahnya pengawasan di Jembatan Suramadu menyusul kasus pencurian besi antikarat pada tiang pancang yang terjadi beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari menilai kejadian tersebut menjadi indikator sistem pengamanan dan patroli di kawasan jembatan terpanjang di Pulau Jawa itu belum berjalan optimal.
“Beberapa kalangan akademisi mendorong desakan pembentukan lembaga khusus atau pengetatan keamanan 24 jam untuk melindungi infrastruktur vital yang sering diincar ini. Tentu usulan para akademisi tersebut saya dukung sepenuhnya,” ungkap Harisandi, Rabu (25/03/2026).
Politisi PKS tersebut menegaskan, aksi pencurian komponen struktur jembatan tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pengguna dalam jangka panjang.
“Aksi pencurian tersebut menyebabkan kerugian material ratusan juta rupiah. Yang miris lagi para pelaku mengaku sudah melakukan pencurian sebanyak 21 kali. Coba bayangkan jika hal ini dibiarkan tentunya bisa saja jembatan ambruk dan bisa merenggut nyawa manusia yang melintas,” jelasnya.
Menurutnya, diperlukan pengawasan intensif yang mampu mencegah kerusakan fatal serta merespons cepat setiap gangguan pada struktur jembatan, terutama dengan tingginya volume kendaraan yang melintas setiap hari.
Selain itu, penguatan pengawasan juga dinilai penting untuk memastikan keberadaan Jembatan Suramadu benar-benar berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Madura, tidak sekadar menjadi jalur perlintasan.
Sebelumnya, pihak kepolisian telah menangkap tujuh nelayan yang diduga melakukan pencurian tiang pancang Suramadu. Para pelaku berasal dari wilayah Bangkalan dan Gresik, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bangkalan.
Reporter: Pradhita/Editor:Santi
.jpg)
