05 February 2026

Get In Touch

Tekan Harga Cabai, Pemkot Malang Siapkan Kerja Sama Antar Daerah

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, ditemui di Kantor Kecamatan Lowokwaru, Rabu (4/2/2026). (Santi/Lentera)
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, ditemui di Kantor Kecamatan Lowokwaru, Rabu (4/2/2026). (Santi/Lentera)

MALANG (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyiapkan strategi Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk menekan lonjakan harga cabai. Pasalnya di Pasar Tawangmangu harga cabai dilaporkan melonjak hingga Rp95 ribu per kilogram di awal Februari 2026 ini.


Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengakui tingginya harga cabai menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Terlebih, pengendalian inflasi daerah kini menjadi salah satu fokus evaluasi rutin dari Kementerian Dalam Negeri.


"Memang saya diberikan PR oleh Pak Menteri Dalam Negeri yang setiap minggu mengevaluasi inflasi daerah, terutama terkait dengan harga cabai. Saat ini memang harga cabai itu sangat tinggi sekali," ujar Wahyu, Rabu (4/2/2026).


Menurutnya, salah satu strategi yang akan ditempuh adalah mengoptimalkan Kerja sama Antar Daerah dengan wilayah penghasil cabai di Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pasokan dengan harga yang lebih terjangkau. "Mana nanti yang lebih murah akan kami beli," jelasnya.


Selain KAD, Wahyu juga menyebut opsi pengaktifan kembali Warung Tekan Inflasi (WTI) sebagai upaya intervensi pasar. WTI diharapkan dapat menjadi jalur distribusi alternatif bagi pedagang untuk memperoleh komoditas cabai dengan harga yang lebih stabil.


Sementara itu dari sisi pengendalian inflasi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Indra Kuspriyadi, menegaskan periode Imlek dan Ramadan memang menjadi fase krusial yang berpotensi menimbulkan tekanan harga pangan.


"Menghadapi tekanan inflasi pada periode Imlek dan Ramadan yang jatuh pada bulan ini, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan meningkatkan intensitas pemantauan harga," kata Indra.


Menurutnya, BI Malang bersama TPID juga siap untuk menggelar operasi pasar, sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat. "Kami juga siap untuk menggelar operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga kebutuhan pokok," ujarnya.


Lebih lanjut, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia, kata Indra, akan terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program ini diperkuat dengan pendekatan 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.


Indra menegaskan, langkah-langkah tersebut ditujukan agar laju inflasi tetap berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 ± 1 persen secara tahunan (year on year).

Reporter: Santi Wahyu

Share:
Lenterajogja.com.
Lenterajogja.com.