JAKARTA (Lentera) - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan mencabut 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mencakup area seluas 750 ribu hektare (ha) di seluruh Indonesia, termasuk di area terdampak banjir di Sumatra.
Sebelumnya, Kemenhut sudah mencabut 18 PBPH seluas 526.144 ha pada Februari 2025, sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kementerian Kehutanan, atas persetujuan Bapak Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH berkinerja buruk seluas kurang lebih 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi terdampak banjir," kata Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni pada Jumat (5/12/2025).
Selain itu juga akan melakukan moratorium baru PBPH di Hutan Alam dan Hutan Tanaman. "Saya juga akan memoratorium izin baru PBPH hutan alam dan hutan tanaman," tambahnya melansir antara.
Terkait dengan banyaknya gelondongan kayu yang terseret banjir dan longsor di wilayah Sumatra, Menhut menyebut akan melakukan investigasi dan evaluasi terkait kejadian tersebut.
Pihaknya juga bekerja sama dengan Polri untuk melakukan investigasi dan penegakan hukum terkait temuan tersebut.
Menhut Raja Antoni menjelaskan bahwa Kemenhut sudah memiliki data awal berdasarkan pemindaian drone di sejumlah titik terdampak. Selain itu, Kemenhut juga memanfaatkan perangkat lunak Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) untuk mengidentifikasi jenis kayu gelondongan yang terseret banjir.
"Keingintahuan publik tentang asal-usul material kayu itu sudah kami respons. Kami memiliki data awal dari penerbangan drone di daerah terdampak, dan memanfaatkan perangkat lunak AIKO untuk mengetahui jenis kayunya dan merekonstruksi asal-muasal kayu tersebut," kata Raja Juli Antoni. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
