OPINI (Lentera) -Konflik antar pejabat kembali memanas! Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melawan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Isu dana Deposito jadi pemicu.
Menteri Sadewa merilis ada 15 daerah yang menyimpan dana dalam jumlah besar di perbankan.
Beberapa daerah tersebut memiliki saldo dana yang cukup besar di bank, yang mungkin tidak segera digunakan untuk kegiatan pembangunan atau kegiatan lainnya.
Tapi Kang Dedi Mulyadi berang. Ia meminta Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mempublikasikan daerah mana saja yang menyimpan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito di bank.
Melihat banyak konflik akibat pernyataan-pernyataan itu, saatnya Purbaya melakukan instrospeksi diri agar style komunikasi yang digunakan tidak melukai pejabat lain. Walaupun apa yang disampaikannya benar adanya. Karena "keberanian tidak seharusnya menimbulkan kegaduhan".
Verifikasi data yang akurat dan komunikasi efektif dengan pemerintah daerah adalah kunci untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Prioritaskan transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik, serta pastikan data yang disampaikan akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Jangan biarkan konflik antar pejabat menjadi tontonan publik yang tidak perlu, sementara rakyat menunggu solusi atas masalah yang lebih penting. Tunjukkan komitmen semua pejabat terhadap pengelolaan keuangan yang baik dan transparan.
Kronologi
Permintaan tegas Kang Dedi disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin 20 Oktober 2025.
Awalnya, Purbaya mengutip data Bank Indonesia per 15 Oktober yang mencatat 15 daerah masih menyimpan dana besar di perbankan, di antaranya DKI Jakarta Rp14,68 triliun, Jawa Timur Rp 6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.
Dedi Mulyadi membantah keras. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak pernah menaruh dana sebesar itu dalam bentuk deposito.
*Saya sudah cek langsung, tidak ada dana yang disimpan dalam deposito. Karena itu, saya tantang Pak Menkeu untuk buka datanya. Sebut saja daerah mana yang benar-benar menaruh uang deposito,” tegas Kang Dedi.
Menurut Kang Dedi tidak semua daerah kesulitan membelanjakan anggaran. Banyak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang justru sedang mempercepat belanja publik untuk kepentingan masyarakat
Dedi menilai penting bagi pemerintah pusat untuk bersikap transparan agar tidak muncul opini negatif yang menyudutkan seluruh daerah seolah tidak mampu mengelola fiskal dengan baik.
Solusi
Pemerintah pusat, khususnya Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, tampaknya perlu memperbaiki "resep" ketika merilis data keuangan daerah. Pernyataan yang tidak disertai dengan data rinci dan akurat bisa memicu kesalahpahaman dan konflik antar pejabat.
Ketika Purbaya Yudhi Sadewa merilis data 15 daerah yang menyimpan dana dalam jumlah besar di perbankan, ternyata tidak menyediakan data yang jelas. Hal ini pasti memicu reaksi keras. Contohnya: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Sudah saatnya pemerintah memastikan data keuangan di daerah berfungsi dengan baik, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman. Ini tidak perlu. Dengan demikian, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan keuangan yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik.
Penulis: M. Rohanudin|Editor: Arifin BH
.jpg)
