LIMA (Lentera)– Pemerintah Peru resmi mencopot Kepala Kepolisian Lima, Jenderal Enrique Felipe Monroy, pada Jumat (17/10/2025) waktu setempat. Ini menyusul pecahnya kerusuhan besar yang menewaskan seorang demonstran dan melukai ratusan lainnya.
Keputusan itu diambil setelah meningkatnya tekanan publik atas tindakan represif aparat saat mengamankan aksi protes antipemerintah di ibu kota.
Insiden berdarah tersebut terjadi hanya sehari setelah Presiden Jose Jeri memperkenalkan susunan kabinet barunya. Ribuan warga turun ke jalan di pusat kota Lima untuk menuntut perubahan, memprotes maraknya kejahatan, ketidakstabilan ekonomi, dan praktik korupsi yang dianggap semakin merajalela.
Bentrok antara demonstran dan aparat kepolisian tak terhindarkan. Polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa. Namun, dalam kekacauan itu, seorang demonstran dilaporkan tewas akibat tembakan senjata api.
Kepolisian kemudian mengakui bahwa kematian tersebut disebabkan oleh peluru yang dilepaskan salah satu anggotanya.
Kepala Kepolisian Nasional Peru, Oscar Arriola, mengumumkan pencopotan Monroy usai bertemu dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri. “Sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi menyeluruh atas insiden di Lima, pimpinan kepolisian kota telah resmi diganti,” ujarnya, dikutip dari AFP, Sabtu (18/10/2025).
Monroy yang baru menjabat sejak Januari 2024 akan digantikan oleh Jenderal Manuel Vidarte. Pemerintah berharap pergantian ini dapat menenangkan situasi di ibu kota dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Lima sendiri menjadi pusat gelombang demonstrasi yang terus mengguncang Peru selama beberapa pekan terakhir. Aksi protes berawal dari kemarahan publik terhadap korupsi dan kekerasan yang meningkat, namun kemudian berkembang menjadi gerakan politik yang menuntut perubahan menyeluruh.
Situasi politik di Peru semakin tidak menentu sejak Presiden Dina Boluarte mengundurkan diri di tengah tekanan massa. Meski kini posisi kepala negara dipegang oleh Ketua Parlemen Jose Jeri sebagai presiden sementara hingga pemilihan umum pada April 2025, gelombang unjuk rasa belum juga mereda.
Demonstrasi yang terus berlanjut menunjukkan tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosial dan politik di negara Amerika Selatan itu. Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk mengembalikan stabilitas dan kepercayaan publik di tengah krisis yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
Editor:Widyawati/berbagai sumber
.jpg)
