KOLOM (Lentera) -Konferensi pers di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI, Rabu (6/5/2026) siang menuai polemik.
Konfers itu tampak berbeda dari biasanya. Di antara barisan jurnalis media arus utama terselip wajah-wajah baru pengelola konten digital yang sehari-hari akrab berselancar di balik gawai.
Perwakilan akun-akun seperti Dagelan, Bapak2ID, hingga Folkative yang biasanya riuh menghiasi lini masa media sosial, kini bersanding dengan jurnalis media arus utama. Kehadiran mereka di bawah bendera New Media Forum menjadi bagian dari pergeseran arah komunikasi pemerintah yang kini mulai melirik saluran berbasis komunitas dengan daya jangkau jutaan pasang mata.
Kepala Bakom Muhammad Qodari pun mengawali sesi konferensi pers dengan kebiasaan berbeda. Jika biasanya Qodari hanya menyapa jurnalis dari media konvensional, kali ini dia secara khusus menyambut para pengelola konten digital ini sebagai mitra.
Qodari membacakan deretan entitas yang hadir, mulai dari Narasi, Indozone, USS Feed, Cretivox, hingga GNFI. Tak ketinggalan, ia juga menyapa perwakilan dari Indomusicgram, Menjadi Manusia, CXO Media, Volix, hingga Overheard Jkt.
”Pada kesempatan ini, sebelum masuk pada materi, kami juga menyambut hangat kehadiran teman-teman dari New Media Forum, mitra baru dari Badan Komunikasi Pemerintahan dalam ekosistem media digital di Indonesia,” ujar Qodari.
Menurut Qodari, New Media Forum merupakan wadah kolaborasi bagi para pelaku industri kreatif digital yang tengah bersalin rupa. Jika dahulu mereka lebih dikenal dengan istilah homeless media atau media tanpa rumah, kini mereka tengah berupaya bertransformasi menjadi entitas new media yang lebih tertata secara organisasi.
Pemerintah menyadari bahwa narasi pembangunan tidak lagi cukup hanya disampaikan melalui media konvensional. Narasi tersebut harus merambah ke kanal-kanal digital yang kini menjadi napas utama perkembangan teknologi serta dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran para pengelola konten ini mencerminkan langkah adaptif Bakom dalam merangkul realitas komunikasi masa kini.
Terlebih, Qodari menuturkan, akumulasi pengikut akun-akun tersebut bisa mencapai 100 juta dengan jumlah tayangan menembus angka 4 miliar hingga 6 miliar per bulan. Angka fantastis tersebut menjadikan upaya membangun keterlibatan (engagement) sebagai pilihan paling logis bagi pemerintah.
Bakom pun tengah menjajaki sejauh mana mekanisme tersebut bisa diterapkan secara presisi di platform media baru. Jika memang belum memungkinkan, muncul usulan untuk memperkuat metode verifikasi sebagai jalan tengah. Namun, alih-alih menjaga jarak, Bakom memilih tetap merangkul akun-akun komunitas tersebut sebagai mitra.
Qodari berdalih, walau secara etika masih terus mencari bentuk, dari sisi profesionalisme entitas-entitas ini mulai menunjukkan kematangan. Berbeda dengan akun media sosial biasa yang cenderung anonim, anggota New Media Forum telah memiliki badan hukum perusahaan, struktur redaksi, hingga alamat kantor yang jelas.
”Jadi, justru kalau dijauhi, malah susah ngomong kita, tabayun dulu, nih, silaturahmi. Kalau silaturahmi, kan, nanti poin-poin masukan, saran, itu bisa tersampaikan dengan baik,” tutur Qodari.
Paradoks
Secara terpisah, pengajar Departemen Komunikasi Universitas Airlangga, Suko Widodo, menilai adanya kontradiksi dalam sikap Bakom. Di satu sisi, Bakom memahami kekurangan dari pengelola akun media sosial. Namun, di sisi lain tetap merangkul mereka ke dalam ruang formal kepresidenan.
”Inilah yang saya sebut sebagai paradoks dari sikap Bakom,” tuturnya.
Suko menekankan bahwa meskipun secara teoretis new media lahir dari rahim perkembangan teknologi yang serba cepat, idealisme dan konsep dasarnya tidak boleh tercerabut dari akar jurnalisme. Sebab, platform digital hanyalah alat angkut baru, sedangkan nilai-nilai yang disampaikan harus tetap berpijak pada standar baku yang sama dengan media konvensional.
Tanpa adanya komitmen pada kaidah tersebut, kehadiran mereka di ruang publik dikhawatirkan akan mengaburkan batas antara informasi yang tervalidasi dan opini atau sekadar konten hiburan yang mengejar viralitas.
Ruang informasi publik, terutama konferensi pers lembaga negara, seharusnya tetap menjadi domain eksklusif bagi jurnalis yang memiliki legalitas jelas sebagai media massa arus utama.
Suko, kepada Kompas menyoroti kapasitas para pengelola akun media sosial dalam memproduksi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi etik maupun hukum, karena orientasi keduanya berbeda.
Suko menuturkan, standar jurnalisme bukan sekadar perkara kemahiran menyebarkan informasi ke khalayak luas, melainkan sebuah proses panjang yang telah teruji dan terlegitimasi melalui berbagai tahapan profesional serta uji kompetensi. Sifat dasar entitas digital yang secara alamiah mengejar keterlibatan penonton atau viewer engagement dianggap bertolak belakang dengan kerja jurnalis yang terikat ketat pada kode etik dan tanggung jawab publik (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
