JAKARTA (Lentera) -Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri mengakui bahwa ada "kuota khusus" agar orang-orang membayar untuk menjadi polisi dalam rekrutmen Polri.
Dofiri, yang pernah menjadi Wakapolri itu mengatakan kuota khusus tersebut akan dihapus.
"Iya, makanya kalau terkait dengan itu, rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus," ujar Dofiri saat ditemui di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Dofiri menjelaskan, ke depannya, rekrutmen Polri juga akan melibatkan panitia dari eksternal.
"Kemudian sekarang harus menggunakan multi-aktor, panitianya itu bukan hanya dari internal Polri, tapi juga dari luar Polri. Nah, rigid nanti seperti itu," imbuhnya.
Rekomendasi Komisi Reformasi Polri
Sebelumnya, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD mengatakan, rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) berlangsung transparan tanpa jalur titipan menjadi salah satu rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri.
"Yang sudah boleh diumumkan itu hanya satu. Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun,” kata Mahfud MD, usai menghadiri peluncuran buku Jimly Asshiddiqie, di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026), dikutip dari Kompas.
Mahfud menyinggung soal proses rekrutmen Akpol yang didominasi anak-anak pejabat, sementara porsi untuk masyarakat hanya sedikit.
Dia mengatakan, Polri juga sudah mengumumkan rekrutmen Akpol 2026 akan berlangsung tanpa jalur titipan.
“Polri sudah mengumumkan mulai tahun ini tidak ada titipan. Kalau ada orang mengaku punya pengaruh agar itu diterima, itu semua bohong supaya diabaikan. Nanti kita lihat potret hasil rekrutmennya tahun ini,” ujar dia (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
