JAKARTA (Lentera) - Luas area terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai sekitar 52 ribu hektare. Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut angka ini meningkat berkali-kali lipat dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.
"Berdasarkan data Sistem Informasi Peringatan dan Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) dua-tiga hari kemarin sudah 52 ribu hektare. Angka periode ini juga berkali-kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2025," ujar Hanif, melansir Antara, Sabtu (25/4/2026).
Ditegaskannya, sebaran karhutla tahun ini cukup luas dengan titik-titik kebakaran paling dominan berada di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat.
Untuk itu, Hanif meminta seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat tapak untuk segera mengaktifkan langkah-langkah pengendalian. Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menekan laju kebakaran.
"Semua unsur harus bergerak sampai ke tingkat paling bawah. Ini tidak bisa hanya ditangani satu instansi," tegasnya.
Dalam waktu dekat, ia juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Kalimantan Barat untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam menghadapi potensi karhutla lanjutan.
Hanif menjelaskan, tingginya intensitas kebakaran tahun ini dipengaruhi oleh kondisi musim kemarau yang panjang, serta menurunnya tinggi muka air pada lahan gambut yang membuat kawasan menjadi lebih rentan terbakar.
Untuk penanganan, pemerintah menerapkan 2 strategi utama, yakni operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama BMKG, serta penguatan infrastruktur pencegahan berupa pembangunan sekat kanal di lahan gambut.
Hanif menilai, tingginya luas karhutla saat ini menjadi indikasi bahwa kesiapsiagaan sejak awal masih perlu diperkuat di berbagai daerah rawan. "Ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan dari awal memang sangat dibutuhkan," katanya.
Selain itu, Hanif juga mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk TNI dan Polri, dalam mendukung upaya pengendalian karhutla di lapangan. "Karhutla ini tanggung jawab kita bersama. Tanpa operasi penanganan yang terpadu, sulit untuk dikendalikan," katanya.
Di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu dan meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM), Hanif juga menyoroti aspek efisiensi dalam penanganan bencana. Menurutnya, langkah pencegahan sejak dini jauh lebih efektif dibandingkan pemadaman saat api sudah meluas.
"Kita tidak bisa membayangkan jika kebakaran terjadi dan kita tidak siap, tentu biaya pemadaman akan sangat tinggi di tengah harga BBM yang meningkat. Maka, persiapan lebih awal adalah langkah paling efisien," pungkasnya.
Editor: Santi
.jpg)
