JAKARTA (Lentera) - Pemerintah memastikan memberikan perhatian serius terhadap kondisi psikologis Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan Timur Tengah yang dihantui trauma akibat situasi konflik.
Meski tidak ada korban fisik, suara rudal melintas hingga dentuman ledakan disebut memicu tekanan mental bagi para PMI di sejumlah negara penempatan.
"Untuk PMI kita di Timur Tengah sampai hari ini tidak ada dampak yang berarti secara fisik. Tetapi ada trauma, mungkin karena ada rudal lewat, bunyi bom, bunyi seperti itu lah," ujar Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, melansir Antara, Kamis (2/4/2026).
Dijelaskannya, pemerintah telah mengambil langkah dengan memberikan layanan konseling kepada PMI yang terdampak secara psikologis. Layanan ini dilakukan baik secara daring maupun tatap muka.
"Kami memberikan konseling, secara daring memberi bimbingan, baik dari Kementerian P2MI, diaspora, juga dengan perwakilan kita yang ada di negara-negara tersebut," katanya.
Adapun PMI yang terdampak tersebar di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah, seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Yordania, dan Kuwait.
Sementara itu, pemerintah memastikan tidak ada penempatan PMI di wilayah Iran yang menjadi salah satu titik konflik. Jika terdapat warga negara Indonesia di negara tersebut, dipastikan keberadaannya bersifat mandiri dan jumlahnya relatif kecil.
"Kalau di Iran itu bukan negara penempatan, bukan negara tujuan penempatan pekerja migran. Kalaupun ada, mungkin secara mandiri-mandiri," tegas Mukhtarudin.
Lebih lanjut, ia memastikan seluruh PMI sektor formal tidak ditempatkan di wilayah konflik aktif. Pemerintah juga terus memantau kondisi para PMI melalui komunikasi intensif dengan perwakilan Indonesia di luar negeri, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).
Berdasarkan data Kementerian P2MI, sekitar 100 ribu PMI saat ini tersebar di kawasan Timur Tengah. Hingga kini, menurutnya belum ada permohonan pemulangan dari para pekerja migran tersebut.
Kondisi ini, kata Mukhtarudin, menjadi indikator situasi para PMI masih relatif aman meskipun berada di kawasan yang terdampak konflik.
"Paling hanya laporan situasi. Kami juga menerima informasi rutin dari perwakilan kita di luar negeri mengenai kondisi di sana," katanya.
Ditambahkannya, apabila terjadi eskalasi yang membahayakan keselamatan PMI, pemerintah memastikan akan hadir untuk melakukan evakuasi serta memberikan perlindungan maksimal.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan peluang kerja ke kawasan Timur Tengah masih tetap dibuka, khususnya untuk sektor formal yang memiliki perlindungan hukum yang jelas.
Namun demikian, kebijakan moratorium untuk penempatan PMI sebagai asisten rumah tangga (ART) di kawasan tersebut masih tetap diberlakukan.
"Untuk sektor ART kami masih moratorium. Tapi untuk sektor formal yang berbadan hukum, yang profesional, masih kita buka," pungkas Mukhtarudin.
Editor:Santi,ist
.jpg)
