SURABAYA (Lentera) - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian Jawa Timur.
Konflik Timur Tengah antara Iran vs Amerika Serikat dan Israel, membuat harga minyak dunia meninggi. Dampaknya turut dirasakan di dalam negeri, tak terkecuali kondisi perekonomian Jawa Timur karena imbas jalur logistik.
Khofifah telah memanggil seluruh bupati/walikota se-Jawa Timur, pada Rabu (25/3/2026) lalu, sekaligus berdiskusi untuk dapat mengantisipasi bersama dampak gejolak di Timur Tengah.
Khofifah mengatakan, dinamika geopolitik global berpotensi menimbulkan gangguan rantai pasok, fluktuasi harga energi, serta tekanan inflasi yang perlu diantisipasi bersama.
“Tantangan hari ini bukan hanya soal bertahan, tetapi bagaimana menjadikan Jawa Timur sebagai daerah yang resilien, adaptif, dan mampu menangkap peluang di tengah dinamika global,” kata Khofifah, Jumat (27/3/2026) mengutip Kompas.com, Sabtu (28/3/2026).
Dikatakannya, Jawa Timur memiliki kontribusi sebesar 25,29 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa dan 14,40 persen terhadap nasional. Pada tahun 2025, PDRB Jawa Timur tercatat mencapai Rp 3.403,17 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen, didukung oleh sekitar 23,8 juta penduduk bekerja.
“Kinerja investasi Jawa Timur juga menunjukkan tren positif dengan kontribusi sebesar 7,5 persen terhadap nasional dan menempati posisi ketiga secara nasional," paparnya.
"Pada triwulan IV 2025, investasi Jawa Timur naik 31,6 persen secara kuartalan dan meningkat 11,4 persen secara tahunan,” sambungnya.
Kemudian di sektor logistik, Jawa Timur berperan sebagai simpul distribusi nasional. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melayani 24 dari 41 rute tol laut dan menyuplai hampir 80 persen logistik ke 19 provinsi di kawasan Indonesia Timur, didukung oleh tujuh bandara, 37 pelabuhan, dan 12 ruas jalan tol.
Jawa Timur juga merupakan lumbung pangan nasional, dengan produksi padi dan beras tertinggi di Indonesia. Cadangan beras pemerintah di wilayah ini tercatat mencapai 825,36 ton, tertinggi secara nasional, serta didukung oleh populasi ternak terbesar di Indonesia.
Untuk memperkuat ketahanan tersebut, Pemprov Jawa Timur terus mengembangkan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir melalui peningkatan produksi, optimalisasi lahan, percepatan penyaluran pupuk bersubsidi, serta penguatan distribusi melalui program Jatim Agro-Hub.
“Stabilisasi harga dilakukan melalui operasi pasar dan pasar murah di 38 kabupaten/kota, serta optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga,” tuturnya.
Lebih lanjut, Khofifah memastikan, ketersediaan BBM dan LPG di Jawa Timur dalam kondisi aman dan terkendali, tetapi volatilitas harga energi global tetap menjadi tantangan.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, Pemprov Jawa Timur berupaya mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Lalu, demi menghemat penggunaan energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) Pemprov Jatim telah menetapkan setiap Rabu untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja secara work from home (WFH).
Kemudian, Pemprov Jawa Timur memperkuat UMKM melalui kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit, guna menjaga keberlangsungan usaha di tengah tekanan biaya produksi.
“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Pemerintah menjamin ketersediaan stok dan harga BBM subsidi tetap terkendali,” imbuh Khofifah.
Khofifah pun menegaskan, kunci menghadapi tantangan global ini adalah sinergi dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan.
“Saya meyakini dengan sinergi yang kuat, Jawa Timur tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat mengambil peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” tegasnya.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
