SURABAYA (Lentera) - Masalah banjir masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kota Surabaya, hingga Maret 2026 tercatat masih ada 138 titik genangan yang belum tertangani dengan durasi surut yang dinilai masih terlalu lama di sejumlah kawasan.
Kondisi tersebut mendorong Panitia Khusus (Pansus) Pengendalian Banjir DPRD Kota Surabaya, mulai mengubah pendekatan penanganan banjir. DPRS tidak lagi hanya menekankan pembangunan drainase baru, tetapi juga mendorong penerapan solusi berbasis alam yang dinilai lebih efektif menghadapi cuaca ekstrem.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan mengatakan pendekatan konvensional yang selama ini dilakukan tidak lagi cukup, menghadapi intensitas hujan yang semakin tinggi.
“Selama ini penanganan banjir cenderung fokus pada pembangunan saluran. Padahal, debit air saat hujan ekstrem tidak akan tertampung hanya dengan drainase,” kata Eri, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, solusi berbasis alam yang dimaksud antara lain pembangunan sumur resapan, kolam retensi, biopori, hingga optimalisasi waduk atau bozem yang sudah ada. Konsep tersebut mengedepankan prinsip memanen air, bukan langsung mengalirkannya ke saluran.
Dengan cara tersebut, sebagian air hujan dapat diserap ke tanah atau ditampung sementara sehingga beban sistem drainase berkurang. Selain itu, langkah ini juga dinilai dapat meningkatkan cadangan air tanah di Surabaya yang terus menurun.
Namun, penerapan solusi tersebut tidak bisa dilakukan secara merata. Eri menegaskan kajian geologis tetap diperlukan karena kondisi tanah di Surabaya tidak sama di setiap wilayah.
“Tidak semua wilayah cocok untuk sumur resapan. Kalau dipaksakan di tanah yang sudah jenuh, hasilnya tidak akan optimal,” jelasnya.
Selain mendorong solusi baru, DPRD juga menyoroti persoalan lama yang hingga kini belum tertangani secara optimal, yakni sedimentasi saluran. Di sejumlah kawasan seperti Simo dan Menur Pumpungan, kapasitas saluran bahkan disebut tinggal sekitar 50 persen akibat endapan lumpur yang mengeras.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur baru tidak akan efektif tanpa diimbangi normalisasi saluran yang sudah ada.
“Banyak saluran di perkampungan sudah puluhan tahun tidak dibersihkan. Mau bangun baru sebanyak apa pun, kalau yang lama tidak dinormalisasi, banjir tetap terjadi,” tambahnya.
Untuk itu, DPRD mengusulkan, agar dana kelurahan (dakel) tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga dikunci untuk pemeliharaan rutin. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk pengadaan alat sedot lumpur, pompa portabel, hingga operasional pembersihan saluran di tingkat RW dan RT.
Dari sisi anggaran, alokasi penanganan banjir pada 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran Rp1 triliun, sama seperti tahun sebelumnya. Namun, DPRD mendorong agar sekitar 10–20 persen dari anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk solusi berbasis alam dan pemeliharaan saluran.
Dalam Raperda Pengendalian Banjir yang saat ini masih dibahas, keberhasilan program akan diukur melalui tiga indikator utama, yakni durasi genangan, luas wilayah terdampak, dan tinggi genangan.
“Targetnya realistis. Bukan menghilangkan genangan sepenuhnya, tetapi meminimalkan dampaknya agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan,” ungkap Eri.
Selain itu, tinggi sedimen di saluran dan sungai juga akan menjadi indikator evaluasi. Jika melebihi ambang batas, maka pengerukan wajib segera dilakukan oleh dinas terkait maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
"Kombinasi antara normalisasi rutin dan penerapan solusi berbasis alam menjadi kunci utama untuk menekan risiko banjir di tengah tantangan perubahan iklim dan kepadatan permukiman di Surabaya," tutupnya.
Reporter: Amanah/Editor: Ais
.jpg)
