CIMAHI (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat akan memperkuat pengawasan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), setelah melakukan evaluasi terkait dugaan keracunan sekitar 36 siswa dan guru sekolah TK hingga SMP.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira menegaskan pihaknya saat ini fokus memastikan seluruh pasien tertangani dengan baik, sembari menunggu uji laboratorium.
“Kami hadir untuk memastikan seluruh pasien tertangani dengan baik. Fokus utama kami saat ini adalah penanganan medis dan observasi penyebab kejadian. Sampel makanan sudah diamankan dan sedang diuji di laboratorium,” ujarnya di Cimahi mengutip Antara, Kamis (26/2/2026).
Ia menjelaskan, beberapa sekolah yang terdampak meliputi TK PGRI, TK Kartika, SD Cimahi Mandiri 4, SD Karang Mekar Mandiri 1, dan SMP 6 Cimahi.
Dari informasi yang dihimpun, paket menu MBG yang diduga menyebabkan keracunan dibagikan, pada Rabu (25/2/2026) dari salah satu SPPG diwilayah Kota Cimahi.
Kasus dugaan keracunan usai mengkonsumsi menu program MBG yang dialami siswa dan guru di Kota Cimahi ini, diketahui pada Rabu sore. Setelah beberapa orang, baik siswa maupun guru dengan keluhan mual, muntah dan pusing berobat ke Puskesmas dan rumah sakit.
Setelah mengkonsumsi menu MBG itu, siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan seperti muntah-mundah dan pusing sehingga dibawa ke fasilitas kesehatan.
Laporan yang didapat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi, hingga Rabu(25/2/2026) pukul 20.00 WIB, korban dugaan keracunan usai mengkonsumsi MBG itu ada yang dibawa ke RSUD Cibabat, Rumah Sakit Mitra Kasih dan Rumah Sakit Dustira.
Ditegaskan Andhitia, pihak Pemkot Cimahi juga terus mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar setiap bahan makanan yang digunakan untuk diperiksa secara ketat sebelum diproses, termasuk sayuran, protein, dan komoditas lainnya.
“Pemeriksaan mencakup kualitas, kesegaran, dan keamanan pangan agar tetap sesuai standar baku mutu,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut pihaknya menyebut, petugas SPPG sebelumnya harus diberikan pelatihan dan sosialisasi terkait keamanan pangan guna meningkatkan kemampuan dalam memilih, mengolah, dan mendistribusikan makanan sesuai prosedur yang berlaku.
Menurutnya, pengawasan lintas sektor terus diperkuat dengan melibatkan pemerintah, Forkopimda, dan petugas lapangan, guna memperkuat koordinasi antar-unit menjadi kunci agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Pemkot memastikan jumlah titik SPPG terus diperluas dan beroperasi sesuai standar, sehingga cakupan penerima manfaat lebih luas tanpa mengurangi kualitas makanan yang disalurkan.
"Pemerintah akan melakukan pengawasan dan meminta seluruh SPPG di Kota Cimahi benar-benar disiplin dalam pelaksanaannya,” kata Wakil Wali Kota Adhitia.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
