LHKP Muhammadiyah Surabaya Desak Indonesia Keluar Dewan Perdamaian, Jika Tak Libatkan Warga Gaza

SURABAYA (Lentera) - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya mendesak Pemerintah Indonesia meninjau ulang keputusan bergabung Dewan Perdamaian, bahkan keluar jika tak ada melibatan warga Gaza Palestina. 

Ketua LHKP PDM Kota Surabaya, dr. Hj. Zuhrotul M menyatakan keberatan atas bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang dibesut oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini, terlebih tidak adanya unsur warga Gaza Palestina yang resmi. 

"Pandangan keberatan kami merupakan bentuk dorongan untuk Pemerintah agar memastikan adanya keterwakilan Gaza dalam pembangunan perdamaian di Palestina", ujar perempuan yang juga Anggota DPRD Kota Surabaya tersebut, Jumat (30/1/2026).

Hal senada ditegaskan oleh Sekretaris LHKP PDM Kota Surabaya, H.M.I. el Hakim, S.H,M.H  jangan sampai Indonesia maupun negara Islam lainnya, hanya menjadi stempel formalitas dari kolonialis negara zionis Israel untuk menduduki Gaza.

Advokat yang juga mahasiswa Doktoral studi Islam bidang HAM di Malaysia ini menambahkan, berdasarkan amanat konstitusi untuk menghapuskan penjajahan diatas dunia.

"Indonesia harus tegas berani keluar dari Dewan Perdamaian jika tidak ada pelibatan warga Gaza dalam forum tersebut apalagi jika eksistensi Dewan ini justru melumpuhkan ikhtiar kemerdekaan Palestina," tegasnya.

Dewan Perdamaian yang digagas dan diketuai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan iuran sebesar 1 Milliar USD, bertujuan untuk membangun stabilitas Gaza ditengah konflik jazirah Arab. 

Adapun beberapa negara yang tergabung seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, termasuk Indonesia sebagai pendiri, sementara Perancis, Jerman, hingga Cina termasuk Rusia menolak maupun tidak tergabung didalamnya mengingat dinamika geopolitik masih menghangat.

Kontributor: Muhammad Imam/Editor: Ais