OPINI (Lentera) -Selangkah lagi Menteri Keuangan Purbaya Sadewa bersih-bersih pekarangannya agar terlihat hijau.
Dia tidak peduli ancaman datang bertubi-tubi. Yang penting rakyat tertawa lebar.
"Ujungnya yang bersih bukan hanya pekarangan, tapi juga integritas". Itu harapan semua orang.
Kali ini Purbaya yang dikenal ceplas-ceplos membuka layanan pengaduan terkait pajak dan bea cukai melalui nomor WhatsApp (WA) 082240406600.
Nama kanal laporan pengaduannya "Lapor Pak Purbaya". Kanal pengaduan ini disediakan untuk publik yang punya keluhan tentang pajak dan bea cukai. Suatu cara memberikan efek jera.
Ini baru namanya amunisi untuk menggebuk pegawai pajak bea cukai yang ngaco.
Harapannya kanal pengaduan "Lapor Pak Purbaya" benar-benar efektif dan ditindaklanjuti dengan serius. Jangan-jangan cuma jadi pelipur lara buat masyarakat yang sudah capek-capek ngurus pajak dan bea cukai.
Mungkin nanti kita bisa mendapatkan update langsung dari Menteri Purbaya sendiri, “Laporan Anda sedang diproses" sambil ditempel di papan pengumuman kantor pajak terdekat. Barang kali itu efektif dan bermanfaat bagi semua.
Pasalnya kanal-kanal pengaduan semacam ini, sudah sering muncul sebagai referensi untuk penindakan. Tapi lama-lama menguap. Apakah kanal pengaduan "Lapor Pak Purbaya" ini akan senasib dengan pendahulunya? Kita lihat nanti.
Pungutan liar di ujung nelayan
Pungutan ini seperti kenakalan kelas teri, dibalik kelas kakap yang merajalela.
Kita cermati hal yang paling sederhana di tempat berbeda yang langsung menyangkut kerugian orang bawah.
Praktik pungutan liar di pelabuhan menjadi beban berat bagi nelayan Indonesia.
Lebih dari 70 persen nelayan melaporkan pernah membayar pungutan liar, dengan rata-rata kerugian mencapai Rp. 5 juta per tahun per nelayan. Total kerugian tahunan industri perikanan akibat pungutan liar diperkirakan mencapai Rp1 triliun.
"Pungutan liar seperti semut yang menggerogoti ekonomi nelayan, sementara gajah-gajah besar yang korup berlalu dengan langkah senyap." Baik semut maupun gajah, dua-duanya sama-sama malingnya.
Pungutan liar tidak hanya merugikan nelayan secara finansial, tetapi juga menghambat kemajuan industri perikanan dan perekonomian lokal.
Pemerintah kabarnya membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) untuk memberantas praktik ini.
Nelayan mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam memberantas pungutan liar.
Dengan penghapusan pungutan liar, nelayan berharap dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Belajar dari China
Pemerintah China berhasil memberantas pungutan liar di tingkat bawah melalui upaya sistematis dan komitmen kuat. Kasus pungutan liar di sana menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir.
Penurunannya mencapai 90 persen di sektor publik antara tahun 2013 hingga 2020.
Selain itu, pengaduan masyarakat terkait pungutan liar juga menurun sebesar 70 persen antara tahun 2015 hingga 2022.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah China untuk memberantas pungutan liar antara lain: digitalisasi layanan publik, penegakan hukum yang ketat, transparansi biaya layanan publik, pengawasan internal yang ketat, dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
Dengan digitalisasi layanan publik, masyarakat dapat mengakses layanan publik secara online tanpa harus berinteraksi langsung dengan pegawai, sehingga mengurangi peluang pungli.
Komitmen kuat pemerintah China untuk memberantas pungutan liar telah berbuah kepercayaan masyarakat meningkat dan iklim investasi menjadi lebih baik.
Ekonomi China terus tumbuh stabil. Negara ini menjadi salah satu tujuan investasi yang paling menarik di dunia.
Purbaya Sadewa perlu juga mencontoh cara-cara China. Menggedor semua yang berpotensi merugikan dan memiskinkan rakyat dengan cara apapun.
Penulis: M. Rohanudin|Editor: Arifin BH
.jpg)
